Ternyata Pemekaran Daerah Ganggu Efisiensi Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019 Bambang Brodjonegoro menyoroti pemanfataan dana desa dalam mendukung peningkatan ekonomi daerah.

Bambang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2014-2016 membeberkan, kebijakan penyaluran dana desa dimulai pertama kali sejak dirinya menjadi bendahara negara.

"Waktu saya jadi Menkeu itu pertama kali menyalurkan dana desa, sesuai dengan amanat UU mengenai desa. Dana desa bisa diperlakukan sebagai pelengkap bagi upaya memberi kesejahteraan ke masyarakat karena targeted langsung ke desa meskipun penyaluran lewat pemerintah daerah," ujar Bambang dalam webinar, Rabu (16/6/2021).

Terkait lamanya dana desa cair dari pemerintah, Bambang menyebutkan dua kemungkinan. Pertama, ada unsur kekurangdisiplinan di desa sehingga Pemerintah Kabupaten belum mau menyalurkan dana. Di sisi lain, ada Pemerintah Kabupaten juga belum mau menyalurkan. 

Masalah ini, kata Bambang, memang sudah banyak selesai. Dengan terobosan dan inovasi yang dikembangkan pemerintah, dana desa saat ini sudah cepat disalurkan.

"Tapi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana pemanfaatannya. Apakah pemanfaatan dana desa ini sudah memperbaiki kesejahteraan desa itu sendiri, atau belum," ujar Bambang.

Menurut Bambang, rentang waktu kepemimpinan daerah selama 5 taun diakui belum cukup dalam membangun suatu, terutama jika daerah tersebut menggunakan sumber dana luar seperti pinjaman. Tenor pinjaman hanya 5 tahun tentu akan menyulitkan daerah untuk mengembalikan jumlah dana yang dipinjam.

"Sebenarnya ini lazim, banyak dilakukan di negara maju asal dibarengi pengawasan dan governance yang baik. Tapi kalau hanya 5 tahun batas waktunya, tentu akan menyulitkan cashflow daerah dalam melakukan pengembalian dan jumlah yang dipinjam," ujarnya.