Menko Airlangga: Rekomendasi BPK Bantu Mematangkan Kebijakan Ekonomi

Oleh Andina Librianty pada 15 Jun 2021, 22:00 WIB
Diperbarui 15 Jun 2021, 22:44 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (15/6/2021). Dok Kemenko
Perbesar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (15/6/2021). Dok Kemenko

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus dan terutama untuk menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran akibat dampak pandemi.

Saat ini tingkat jumlah yang bekerja di bawah jam kerja berhasil berkurang yang semula 19 juta orang turun sebesar10,02 juta orang di tahun 2021. Sehingga mereka sudah kembali kepada jam kerja dan artinya aktifitas sudah kembali dimulai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pencapaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan agar ekonomi dapat pulih lebih cepat. Melihat proses pemulihan yang sudah on track tersebut, perekonomian Indonesia dipercaya akan rebound di tahun 2021 dengan perkiraan pertumbuhan di kisaran 4,5 – 5,3 persen.

“Pemerintah terus fokus dalam penanganan kesehatan yang disinergikan dengan kebijakan ekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden yang menghendaki adanya keseimbangan gas dan rem dalam upaya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Airlangga dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (15/6/2021).

Program pelatihan semi-bansos Kartu Prakerja diinisiasi Pemerintah untuk diberikan kepada para angkatan kerja yang terdampak Covid-19.

Tahun 2020, Kartu Prakerja telah diberikan kepada 5,9 juta penerima dengan berbagai kisah sukses yang muncul hasil dari pelatihan dan pemanfaatan insentif yang diterima. Sedangkan selama semester I tahun 2021, Kartu Prakerja telah diberikan kepada 2,8 juta penerima.

“Lulusan Program Kartu Prakerja yang telah menerima pelatihan dapat menjalankan usaha produktif dengan dukungan pembiayaan dari integrasi program KUR dan Prakerja. Integrasi program ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan basis pelaku usaha skala mikro dan kecil,” tegas Airlangga.

Sehubungan dengah hal tersebut, Pemerintah memberikan prioritas kepada UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mengingat kontribusi UMKM yang besar terhadap PDB hingga 61 persen.

Salah satu bentuk bantuan yang diberikan adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang pada tahun 2020 lalu telah membantu 9,8 juta pelaku usaha mikro mempertahankan usahanya selama pandemi.

BPUM tahun 2021 diteruskan dengan target 12,8 juta usaha mikro.Dukungan terhadap UMKM juga terus diberikan selama pandemi melalui pembiayaan KUR. Realisasi KUR sepanjang periode Januari 2021 sampai dengan 14 Juni 2021 telah mencapai Rp 111,99 triliun (44,26 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 253 triliun) yang diberikan kepada 3,06 juta debitur.

Selama pandemi, debitur KUR juga mendapatkan tambahan subsidi bunga, perpanjangan waktu, dan penambahan limit plafon.

 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (15/6/2021). Dok Kemenko
Perbesar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (15/6/2021). Dok Kemenko

Sementara itu, secara umum realisasi Program PEN juga terus didorong di tahun 2021 sebagai stimulus perekonomian jangka pendek.

Sampai dengan 11 Juni 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp 219,65 triliun atau 31,4 persen dari total anggaran Rp 699,4 triliun. Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan proses realisasi PEN dapat terus diakselerasi sesuai dengan situasi pandemi yang dinamis.

“Dalam rangkaian program PEN, Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal untuk wajib pajak yang terdampak pandemi untuk mendukung eksistensi dan keberlangsungan usahanya. Selain itu, Pemerintah bersama stakeholder terkait juga telah memberikan stimulus kepada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian Indonesia seperti otomotif dan properti,” tutur Airlangga.

Perjuangan untuk membangkitkan ekonomi dari pandemi Covid-19 masih terus berlanjut. Airlangga menegaskan koordinasi dengan seluruh stakeholder harus terus dijaga dan ditingkatkan. BPK RI memiliki peran dalam proses pemulihan ekonomi ini. Monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan akan menjadi rekomendasi tersendiri dalam mematangkan kebijakan ekonomi.

“Saya sangat mengapresiasi adanya kesempatan ini. Semoga dari diskusi kita dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19,” pungkas Airlangga.