Sukses

Kala Sri Mulyani Panggil Airlangga Hartarto Pak Presiden

Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam Webinar Seri II : Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam Webinar Seri II : Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19. Adapun webinar ini dinisiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan materi mengenai risiko fiskal dan tantangan dalam pemulihan ekonomi.

Namun di-tengah paparan tersebut Bendahara Negara itu selip lidah menyebut 'Bapak Presiden' kepada Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nah Bapak Presiden, eh Bapak Presiden. Bapak Ketua BPK, Bapak Menko yang saya hormati," kata Sri Mulyani saat menjadi pembiacara, Selasa (15/6).

Sri Mulyani menyadari ucapannya tersebut salah disematkan. Sambil tersenyum, kemudian langsung mengkoreksi dan kembali melanjutkan pemaparannya.

Dalam paparanya, Bendahara Negara itu mengatakan saat ini Indoensia sedang menghadapi risiko fiskal berupa kenaikan defisit akibat penambahan jumlah utang pemerintah. Maka dari itu, perlu untuk diwaspadai, terutama adanya tren kenaikan suku bunga di AS.

"Oleh karena itu, berbagai langkah untuk menjaga keseimbangan APBN dan untuk memulihkan ekonomi harus dilakukan seimbang dan hati-hati," jelas Sri Mulyani.

 

saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kabar Airlangga Calon Presiden

Seperti diketahui, kabar Airlangga sebagai calon presiden sudah santer terdengar di publik saat ini. Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo bahkan menegaskan, Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres sudah tidak bisa ditawar. Hal itu merupakan hasil Munas Partai Golkar.

"Munas juga sudah memutuskan pak Airlangga satu-satunya calon presiden dari Golkar. Saya rasa sudah tidak ada lagi tawar menawar," ujar Firman kepada wartawan, Sabtu (5/6).

"Sampai sekarang Munas belum ada perubahan lagi. Artinya sudah final dan mengikat, wajib dipatuhi dan patut dijalankan oleh semua elemen partai," sambungnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.