Top 3: Rincian Formasi CPNS 2021 dan PPPK

Mengintip Seleksi CPNS 2018 di Gedung Wali Kota Jaksel — Peserta bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (26/10). Tes SKD CPNS diselenggarakan mulai 26 Oktober hingga 17 November 2018. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpPAN-RB) mengupdate per 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN) baik PPPK maupun CPNS sebanyak 707.622 formasi.

Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPANRB Katmoko Ari Sambodo menyebut formasi yang paling besar diperuntukkan PPPK guru berjumlah 531.076 formasi.

Artikel mengenai formasi CPNS 2021 ini menjadi berita yang paling banyak dibaca. Selain itu, masih ada artikel yang tak kalah menarik lainnya untuk disimak.

Berikut daftar artikel paling banyak dibaca di kalan bisnis Liputan6.com, Selasa (14/6/2021):

1. Kebutuhan CPNS 2021 dan PPPK Capai 707.622 Formasi, Ini Rinciannya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpPAN-RB) mengupdate per 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN) baik PPPK maupun CPNS sebanyak 707.622 formasi.

Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPANRB Katmoko Ari Sambodo menyebut formasi yang paling besar diperuntukkan PPPK guru berjumlah 531.076 formasi.

“Secara rinciannya ada guru PPPK sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non guru 20.960. dan CPNS sejumlah 80.961. Jadi Total per hari ini ini jumlah penetapan yang dilaksanakan per cut off 13 Juni sejumlah 707.622,” kata Ari dalam Kupas Tuntas Seleksi CASN 2021 di Youtube KemenPANRB, Senin (14/6/2021).

Sementara untuk instansi pusat jumlah penetapan kebutuhannya sebanyak 74.625 formasi dari sebelumnya 83.669 formasi. Ari menyebut, untuk instansi pusat akan dilakukan oleh 56 Kementerian lembaga yang akan membuka seleksi dengan jumlah 66.070 formasi, dan 8 sekolah kedinasan sebanyak 8.555 formasi.

Baca artikel selengkapnya di sini

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah membuka wacana untuk mengenakan PPN pada sembako kita akan dengar laporannya seperti apa. Laporan terupdate dari Belanda mengenai Konser Elpamas dari 3 Benua dan Gempitanya ajang sepakbola eropa.

2 dari 3 halaman

2. Forbes Umumkan 20 Bank Terbaik di Indonesia 2021, Siapa Teratas?

Setiap tahun Forbes mengeluarkan hasil riset mengenai 500 bank terbaik di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa nama bank yang beroperasi di Indonesia.

Mengutip laman Forbes, Senin (14/6/2021), dari 500 bank terbaik di dunia tersebut, sebanyak 75 bank berasal dari Amerika Serikat. Diikuti kemudian Jepang dengan 50 bank.

Di tahun ini, Forbes menambahkan 5 negara baru, yakni Taiwan, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Arab Saudi, dan Singapura.

Dalam riset ini, Forbes bekerja sama dengan Statista. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan survei kepada 43.000 pelanggan di 28 negara di seluruh dunia.

Baca artikel selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. Ditjen Pajak Tegaskan Sembako di Pasar Tradisional Tak Kena PPN

FOTO: Sembako Bakal Kena Pajak — Pedagang beras menunggu pembeli di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk soal penerapannya pada sembilan bahan pokok (sembako), masih menunggu pembahasan lebih lanjut. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya memberikan penjelasan mengenai rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan pendidikan. Mengenai sembako, DJP menegaskan bahawa sembako di pasar-pasar tradisional tetap tidak akan dikenakan PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, mengungkapkan akan ada pembedaan terkait jenis bahan-bahan pokok atau sembako yang akan dikenakan PPN. Ia menegaskan bahwa sembako di pasar tradisional tetap akan dikecualikan dari PPN.

"Misalnya barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional, ini tentunya tidak dikenakan PPN. Akan berbeda ketika sembako ini sifatnya premium. Jadi barang kebutuhan pokok yang dikenakan adalah yang premium," jelas Neilmaldrin Noor dalam media briefing pada Senin (14/6/2021).

Dijelaskannya, pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan saat ini tidak mempertimbangkan jenis barang, harga dan juga kelompok yang mengkonsumsi. Sehingga secara ekonomi menciptakan distorsi dan kurang tepat sasaran.

Baca artikel selengkapnya di sini