Erick Thohir: Buat Apa Punya 143 BUMN kalau Deviden Hanya dari 10 BUMN

Oleh Athika Rahma pada 14 Jun 2021, 21:19 WIB
Diperbarui 14 Jun 2021, 21:57 WIB
FOTO: Erick Thohir dan DPR Bahas Penyelamatan Perbankan Akibat COVID-19
Perbesar
Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat bersama DPR di Ruang Pansus B Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Rapat membahas antisipasi skema penyelamatan perbankan akibat COVID-19 ini juga diikuti Gubernur BI, Pimpinan BIN, hingga Pimpinan KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir beberkan alasan merampingkan jumlah BUMN dari 143 perusahaan menjadi 40 perusahaan saja.

Menurut dia, BUMN harus dapat menjalankan tugas sebagai lokomotif pembangunan dan penyeimbang ekonomi sekaligus sebagai korporasi.

"BUMN, tadi disampaikan, sangat berat, tidak beda dengan swasta. 90 persen terdampak Covid-19. Kalau kita lihat labanya menurun, tapi saya rasa itu jadi bagian yang tepat. Saat ini BUMN ini sudah saatnya kita rapikan," ujar Erick dalam Halal Bihalal KAHMI, Senin (14/6/2021).

Erick melanjutkan, 40 BUMN yang dirampingkan akan dikategorikan menjadi 12 klaster. Klaster-klaster ini diharapkan bisa memiliki kinerja yang maksimal, tapi tidak melupakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat.

"Seperti klaster Himbara dan telekomunikasi kita yang pasarnya bebas, bersaing dengan swasta dan asing tapi masih menang. Di Himbara ada 3 bank yang masuk fortune, jadi perusahaan besar, Mandiri, BRI, BNI. Di klaster telekomunikasi, sekarang eranya meger, tapi Telkom, Telkomsel masih besar," ujar Erick.

Kinerja BUMN, lanjutnya, harus semakin meningkat, meskipun tidak mudah. Tapi pandemi Covid-19 dan digitalisasi bergerak semakin cepat sehingga BUMN harus ikut gerak cepat agar tidak tertinggal.

"Karena itu, sejak awal kami memberanikan diri bahwa BUMN enggak usah banyak-banyak, buat apa punya 143 BUMN, toh devidennya cuma dari 10 BUMN. Kalau jumlahnya banyak yang nggak sehat enggak ada hasilnya. Akhirnya cuma jadi sapi perah," tutur Erick Thohir.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Tak Ingin Punah, Erick Thohir Minta BUMN Ubah Model Bisnis

Erick Thohir
Perbesar
Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir membahas perlindungan tenaga kesehatan dari paparan COVID-19 dalam pertemuan dengan IDI di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/9/2020). (Dok Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginstruksikan para pemimpin BUMN untuk memiliki model bisnis yang berubah pascapandemi COVID-19. Jika tidak, secara perlahan sebuah perusahaan akan tersingkirkan.

"Saat ini BUMN merupakan tulang punggung negara. Itulah yang saya tantang atau challenge kepada para pimpinan BUMN harus memiliki model bisnis yang berubah pascapandemi COVID-19," ujar Erick Thohir dalam acara virtual Erick Thohir Menyapa - Fast Break Menuju Generasi Emas BUMN di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (14/6/2021).

Menurut Erick, pemimpin BUMN harus bisa memetakan mana bisnis yang akan tenggelam atau sunset dan mana yang tidak. Kalau tidak melakukan pemetaan tersebut maka Indonesia hanya akan menjadi pasar.

"Kenapa saya mendorong metamorfosis Himbara serta BUMN telekomunikasi, kita sudah mendorong mereka dari awal. Perusahaan telekomunikasi itu tidak hanya sekadar menjadi perusahaan telekomunikasi sekarang, kita harus membangun saat ini yang namanya data center. Kemudian untuk di sektor perbankan, yakni digital banking harus terjadi," katanya.

Namun, lanjut Erick, ada industri-industri yang pasti tidak akan berubah karena sentra produksi, tapi karena logistik dan sistemnya yang berubah.

"Kenapa saya juga minta PT Perkebunan Nusantara atau PTPN untuk berkolaborasi dengan para petani dan perkebunan kita, tapi kita bisa memetakan ulang mana barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Dan ini ada pasar baru yang berkembang. Ini yang saya minta model bisnis kita nomor satu harus berubah, dan ini cepat," ujar Erick Thohir.

Erick memperkirakan skill-skill SDM juga akan berubah, sehingga ia meminta Kementerian BUMN untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.

"Di Kementerian BUMN juga harus berubah. Kita tidak bisa hanya menjadi bagian birokrat saja. Mindset atau pola pikir kita harus berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan BUMN-nya," katanya.

Erick mengatakan bahwa kalau ini tidak terjadi maka akan timbul kebuntuan atau deadlock, di mana antara Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN tidak sinkron. Karena itu, perubahan dan adaptasi harus dilakukan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓