Ingin Bangun SPBU, Pemkot Tangerang Gandeng Pertamina

Oleh Pramita Tristiawati pada 11 Jun 2021, 14:10 WIB
Diperbarui 11 Jun 2021, 14:10 WIB
FOTO: Harga Pertalite Turun Setara Premium Jadi Rp 6.450 per Liter
Perbesar
Petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite kepada pengguna sepeda motor di Pamulang, Tangerang Seatan, Banten, Senin (21/9/2020). Pertamina memberi diskon harga BBM jenis pertalite di Tangerang Selatan dan Bali, dari Rp 7.650 menjadi Rp 6.450 per liter. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Tangerang lanjutkan rencana program pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang merupakan salah satu langkah efisiensi APBD Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menyambangi jajaran PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III, guna melakukan pembahasan lanjutan terkait rencana pembangunan SPBU.

"Kendaraan milik Pemkot kan cukup banyak, mulai dari yang sifatnya transportasi masyarakat, maupun kendaraan operasional," ungkap Wali Kota dalam rapat yang dihadiri Executive General Manager MOR III Werry Prayogi di kantor PT. Pertamina MOR III, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Lebih lanjut Arief menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Pemkot Tangerang meminta agar Pertamina selaku BUMN penjualan BBM untuk dapat membantu percepatan pelaksanaan izin prinsip operasional SPBU.

"Untuk lokasi lahan sudah disiapkan, nantinya operasionalnya akan dilakukan PTTNG selaku BUMD," jelasnya.

Sementara itu, Executive General Manager MOR III Werry Prayogi mengungkapkan PT Pertamina siap mendukung sepenuhnya rencana Pemkot Tangerang untuk membangun SPBU bagi kendaraan operasional yang dimiliki oleh Pemkot Tangerang selama memenuhi sejumlah persayaratan yang ditetapkan.

"Lahan yang diajukan tidak bermasalah dan omzet berkisar 15.000 liter per hari," pungkas Werry.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Buka SPBU di Luar Negeri, Pertamina Wajib Belajar dari Petronas dan Total

Realisasi Pemanfaatan Biodiesel untuk Dalam Negeri
Perbesar
Petugas memegang nozzle saat melakukan pengisian bahan bakar jenis Biosolar pada kendaraan di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta, Rabu (17/2/2021). Kementerian ESDM mencatat, pada tahun 2020 realisasi pemanfaatan biodiesel mencapai 8,46 juta kiloliter (kl). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, PT Total Oil Indonesia telah menyudahi bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. Hal serupa pernah dilakukan perusahaan minyak dan gas (migas) lain asal Malaysia, Petronas yang berhenti beroperasi di Tanah Air sejak 2012.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai hengkangnya kedua perusahaan raksasa tersebut bisa jadi pelajaran bagi PT Pertamina (Persero), agar tidak mengalami nasib serupa di negeri orang.

Mamit lantas menyoroti beberapa negara seperti Malaysia, yang menerapkan aturan ketat bagi perusahaan asing untuk terlibat dalam bisnis SPBU ritel di negaranya.

"Ini jadi masalah untuk Pertamina. Beberapa negara seperti Malaysia itu begitu ketat terkait dengan kewajiban bagi SPBU asing dalam berinvestasi di negara mereka," ujar Mamit kepada Liputan6.com, Sabtu (8/5/2021).

"Malaysia itu meminta Pertamina harus membangun storage sendiri dimana itu sangat tinggi dari sisi investasi," dia menegaskan.

Terlebih dia melihat Pertamina saat ini sedang melihat peluang untuk melakukan ekspansi bisnis SPBU di luar Indonesia, seperti di Vietnam.

"Tapi sepengatahuan saya, untuk Vietnam Pertamina bekerjasama dengan SPBU lokal dalam pembangunan SPBU di sana," kata Mamit.

Oleh karenanya, Mamit coba mengimbau Pertamina agar saat ini fokus terlebih dahulu di dalam negeri, sampai semua sudah terpenuhi dan pelayanan semakin baik.

"Jika memang sudah siap ekspansi SPBU ke luar negeri, maka diperlukan investasi besar serta harus diperhitungkan dengan baik agar tidak menjadi Petronas atau Total di kemudian hari," imbuh Mamit.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by