Rasio Kepemilikan Mobil di Indonesia 99 Unit per 1.000 Orang, Potensi Industri Otomotif

Oleh Liputan6.com pada 10 Jun 2021, 12:50 WIB
Diperbarui 10 Jun 2021, 12:50 WIB
Pemerintah Berencana Memacu Aturan Ekspor Industri Otomotif
Perbesar
Mobil siap ekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Rabu (27/3). Pemerintah berencana memacu ekspor industri otomotif dengan harmonisasi skema PPnBM, yaitu tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, tapi pada emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu industri otomotif masih memiliki potensi untuk tumbuh tinggi ke depannya. 

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mencatat, saat ini, rasio kepemilikan mobil di Indonesia hanya mencapai 99 unit per 1.000 orang. Rasio tersebut jauh lebih rendah ketimbang sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

"Karena kalau kita bandingkan dengan Thailand itu 275 kendaraan per 1.000 orang" ucapnya dalam webinar bertajuk Sektor Otomotif Nasional: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang, Kamis (10/6/2021).

Sementara itu, Malaysia berhasil membukukan kendaraan rasio kepemilikan mobil yang lebih tinggi ketimbang Indonesia maupun Thailand. Yakni mencapai 400 unit kendaraan per 1.000 orang.

"Padahal Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan kelas menengah akan mencapai 143 juta orang. Atau sekitar 50 persen dari jumlah penduduk Indonesia," terangnya.

Maka dari itu, dia meminta pelaku industri otomotif dalam negeri untuk serius menggarap pasar domestik. Mengingat terbukanya peluang pasar akibat masih rendahnya rasio kepemilikan mobil.

"Jadi, kita lihat peluang potensial untuk meningkatkan sektor otomotif di Indonesia cukup besar," tekannya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Penjualan Produk Otomotif Naik 9 Kali Lipat di April 2021

Pemerintah Berencana Memacu Aturan Ekspor Industri Otomotif
Perbesar
Mobil siap ekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Rabu (27/3). Pemerintah berencana memacu ekspor industri otomotif dengan harmonisasi skema PPnBM, yaitu tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, tapi pada emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Arif Baharudin mengatakan penjualan produk otomotif pada bulan Maret 2021 mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun 2020. Pun dengan bulan April 2021, penjualan produk naik hingga 9 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Penjualan di bulan Maret mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama dan di bulan April naik 9 kali lipat dibandingkan tahun lalu," kata Arif dalam Peluncuran Buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Jakarta, Jumat (28/5).

Peningkatan penjualan produk tersebut tidak terlepas dari kebijakan diskon PPnBM yang dikeluarkan pemerintah dan regulator untuk mendorong konsumsi masyarakat. Terlebih tahun lalu penjualan produk sektor otomotif turun hingga 50 persen.

"Pemerintah keluarkan kebijakan diskon pajak PPnBM untuk kendaraan sampai dengan 2500 cc dengan data yang sama BI juga melakukan relaksasi DP ATMR," kata dia.

Turunnya kinerja sektor otomotif kata Arif memberikan efek domino ke sejumlah sektor. Mulai dari pabrik sparepart, dealer, distribusi dan sebagainya.

Hanya saja, Arif menyebut perbaikan penjualan produk otomotif masih belum signifikan. Tidak berbanding lurus dengan permintaan kredit kendaraan motor di perbankan.

"Hanya saja yang perlu diperhatikan lonjakan ini belum berbanding lurus dengan kredit kendaraan motor," kata dia.

Begitu juga dengan berbagai kebijakan makroprudensial lain yang telah dikeluarkan regulator. Berbagai kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan.

Untuk itu perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak agar kebijakan yang ada bisa maksimal dan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya