Sejauh Mana Penerapan PLTS Atap di Indonesia?

Oleh Athika Rahma pada 09 Jun 2021, 16:30 WIB
Diperbarui 09 Jun 2021, 16:30 WIB
Pemanfaatan Tenaga Surya Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif
Perbesar
Teknisi melakukan perawatan panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di atap Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (6/8/2019). PLTS atap yang dibangun sejak 8 bulan lalu ini mampu menampung daya hingga 20.000 watt. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan menggencarkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Kementerian ESDM mencatat, hingga Maret 2021, terdapat sejumlah capaian pemanfaatan EBT melalui instalasi PLTS atas di sejumlah wilayah.

"Menurut data PLN, hingga Maret, terdapat 3.472 pelanggan yang sudah memasang dengan kapasitas 26,51 MW. Di Bali sudah ada 141 pelanggan yang memasang PLTS atap," ujar Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya dalam webinar, Rabu (9/6/2021).

Pemasangan PLTS atap, lanjutnya, didominasi oleh pelanggan rumah tangga sebanyak 2.902 pelanggan dengan kapasitas sebesar 7,6 MW, dilanjutkan dengan pelanggan bisnis sebanyak 245 orang dengan kapasitas 4,3 MW.

Kemudian, pelanggan sosial sebanyak 220 pelanggan juga sudah memasang PLTS atap dengan kapasitas 4,1 MW dan 77 instansi pemerintahan telah memasang 2,3 MW. Wilayah dengan instalasi PLTS atap di gedung pemerintah terbanyak ialah di Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur.

"Tapi dari kapasitas, industri kapasitasnya besar yaitu 8,3 MW dengan pelanggan 20 (pelanggan)," kata Chrisnawan.

Untuk mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dan keuntungan instalasi PLTS atap, Kementerian ESDM juga telah melakukan pengembangan aplikasi e-smart PLTS atap, penyampaian informasi melalui website EBTKE KESDM dan penyediaan panduan perencanaan dan pemanfaataan PLTS atap dari USAID.

Perluasan Insentif PLTS Atap Diharapkan Bisa Terealisasi di 2022

Pemanfaatan Tenaga Surya Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif
Perbesar
Teknisi mengecek panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di atap Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (6/8/2019). PLTS atap ini bertujuan menghemat pemakaian listrik konvensional sekaligus menjadi energi cadangan saat listrik padam. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Pemerintah terus mendorong pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebagai salah satu pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah melakukan revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentangĀ PLTSĀ Atap oleh Konsumen PLN.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, berharap revisi peraturan soal PLTS atap tersebut bisa segera diterbitkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Dengan begitu, Dadan meyakini penggunaan pembangkit listrik dari atap rumah akan menjadi booming di 2022, lantaran masyarakat bakal mendapat perluasan insentif untuk pemasangannya.

"Rencananya kami akan menerapkan kuotanya itu 100 persen. Jadi 100 persen yang akan diproduksi oleh konsumen, 100 persen juga bisa dititipkan ke PLN, dan 100 persen juga bisa diambil," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (3/6/2021).

"Sehingga ini memberikan insentif tambahan, ketertarikan masyarakat untuk memasang," dia menambahkan.

Melalui revisi Permen 49/2018, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada masyarakat dan pelaku industri yang memasang PLTS atap.

Pertama, penghitungan tagihan listrik berdasarkan jumlah kWh yang diimpor dari PLN dikurangi nilai kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor, dari semula dikali 65 persen menjadi 75-90 persen.

Berikutnya, peningkatan serapan kelebihan listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dari semula hanya tiga bulan diperpanjang menjadi lima bulan.

Selanjutnya, pengurangan biaya pengalihan kewajiban capacity charge, terutama bagi industri yang awalnya bernilai 40 jam lalu dikurangi menjadi hanya jam saja.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait