Kemenhub Ambil Alih Pengelolaan Navigasi Penyebrangan dari ASDP

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengambil alih pengelolaan navigasi penyeberangan atau Local Port Service (LPS) atau Ship Traffic Control (STC) yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, mulai 1 Mei 2021, pengelolaan LPS di Pelabuhan Merak telah dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten dan LPS Pelabuhan Bakauheni dilakukan oleh BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu & Lampung dengan konsep awal Bawah Kendali Operasi (BKO) personil PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Pinjam Pakai Peralatan.

Dalam hal ini pengoperasian STC dikembalikan kepada Pemerintah dan tidak lagi dilaksanakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang mana hal tersebut sejalan dengan regulasi yang ada serta untuk menghindari konflik kepentingan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai operator kapal sekaligus operator pelabuhan sehingga dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh operator kapal penyeberangan.

“Pada kesempatan ini, saya minta Direktur TSDP ini untuk segera menentukan langkah, koordinasi, ruang lingkup, dan pembiayaan LPS ini apa, sehingga harus ada penguatan. Merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, dan PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, bahwa pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan kegiatan pemerintahan di pelabuhan, termasuk pengendalian lalu lintas kapal,” tegas Dirjen Budi dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: