Jokowi Geram Pelabuhan Tanpa Akses Jalan, Dirut BUMN Ini Punya Solusi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia di era Presiden Jokowi terus mengupayakan terwujudnya Indonesia dengan infrastruktur yang memadai demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah proyek pembangunan terus berjalan hingga saat ini, seperti megaproyek tol trans sumatera, proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport, LRT dan MRT di Jakarta dan Palembang, Kawasan Industri Ketapang, dan sebagainya.

Pelabuhan pun juga tidak luput dari sorotan target pembangunan pemerintah, agar arus distribusi logistik moda laut dapat berjalan lancar dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia era Jokowi telah membangun kurang lebih 27 pelabuhan baru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah sedang menjalankan mega proyek Pelabuhan Patimban Subang senilai 43 Triliun rupiah.

Akan tetapi, tidak semua proyek pembangunan pelabuhan yang saat ini dijalankan pemerintah telah diselesaikan dengan baik. Kamis (27/05/2021) lalu Presiden Jokowi menyoroti permasalahan ini dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah.

Permasalahan yang dihadapi dalam proyek pelabuhan ini mulai dari tidak memiliki akses jalan hingga berujung mangkrak yang diakibatkan oleh proses yang lambat hingga sengketa tanah.

Hingga ini, terdapat tiga proyek pelabuhan yang belum memiliki akses jalan, yaitu Pelabuhan Batanjung di Kalimantan Tengah, Pelabuhan Gelon di Jawa Timur, Pelabuhan Mantaritip di Kalimantan Timur, hingga mega proyek Pelabuhan Patimban Subang.

Direktur Utama PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS), Akbar Djohan menyampaikan bahwa kehadiran infrastruktur yang mendukung aksesibilitas arus perjalanan dari dan ke pelabuhan adalah sangat penting. Karena infrastruktur tersebut dapat mengurangi beban jalan, baik dalam hal biaya dan waktu perjalanan.

“Kemudahan dalam akses logistik tentunya akan mempengaruhi harga barang yang didistribusikan, yakni menjadi lebih murah. Dengan harga barang yang menjadi lebih murah, tentunya permintaan barang tersebut akan semakin meningkat, dan ini sangat menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujar Akbar pada keterangannya (8/6/2021).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: