Asumsi Makro 2022 Disepakati, Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5,8 Persen

Oleh Andina Librianty pada 08 Jun 2021, 17:00 WIB
Diperbarui 08 Jun 2021, 17:19 WIB
Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)
Perbesar
Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)

Liputan6.com, Jakarta Komisi XI DPR RI dan pemerintah menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro dan target dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022. Seluruh fraksi menyepakati target pertumbuhan ekonomi pada 2022 di rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen.

Indikator asumsi dasar ekonomi makro lain untuk tahun depan yang disepakati adalah inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 13.900 - Rp 15.000. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun di 6,32 - 7,27 persen.

Sementara itu untuk target pembangunan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka disepakati 5,5 - 6,3 persen, tingkat kemiskinan di 8,5 - 9,0 persen, indeks gini rasio 0,376 - 0,378, dan indeks pembangunan manusia 73,41 - 73,46.

Untuk indikator pembangunan, Nilai Tukar Petani (NTP) yang diusulkan 102 - 104, disepakati 103 - 105.

Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari usulan 102 - 104, disepakati 104 - 106.

"Kesepakatan ini berdasarkan pendapat dari masing-masing fraksi Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan pemerintah dan Bank Indonesia," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto, dalam Raker Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada Selasa (8/7/2021).

Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan KEM-PPKF ke Komisi XI dalam Raker. Kemudian diputuskan membentuk dua panja yaitu panja penerimaan serta panja pertumbuhan dan pembangunan nasional yang telah melakukan pendalaman materai pada 2,3 dan 7 Juni 2021.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Belanja APBD Tak Kunjung Membaik, Kemenkeu Prihatin

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau
Perbesar
Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Atera Primanto Bhakti mengaku prihatin terhadap pola belanja yang ada di pemerintah daerah dengan APBD nya.

Sebab, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, rata-rata belanja daerah pada April 2021 baru mencapai 12,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

"Dan ini dibandingkan dengan yang ada di Pemerintah Pusat yang kisaranya sudah mencapai 40 persen saya rasa perlu menjadi perhatian kita," jelasnya dalam acara Final Lomba Bedah APBD, secara virtual, Selasa (8/6/2021).

Dia menambahkan, yang menarik untuk menjadi perhatian juga adalah mengenai komposisi dari belanja daerah yang ada. Sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk belanja pegawai, baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas.

"Dan juga akun-akun lainnya yang muaranya kepada belanja pegawai ini terus terang menjadi perhatian kita semua," jelasnya.

Astera memahami karena ada Tunjangan Hari Raya (THR) pada April 2021 kemarin proporsinya menjadi tinggi. Jika dilihat dari spending APBD yang sudah direalisasikan sebesar 12,7 persen itu, sekitar 58 persen untuk belanja pegawai. Sementara belanja modal masih sangat rendah yakni sekitar 5-6 persen.

"Jadi ini menjadi perhatian kita. Kita belum lihat di situ belanja modalnya apakah itu belanja modal yang produktif atau tidak produktif. Ini yang menjadi triger kenapa kita ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholder kita," pungkasnya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓