Erick Thohir Soal Restrukturisasi Jiwasraya: Kami Ini Bukan Perampok

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 02 Jun 2021, 14:47 WIB
Diperbarui 02 Jun 2021, 14:47 WIB
Erick Thohir Bahas Jiwasraya
Perbesar
Menteri BUMN, Erick Thohir memberikan paparan dalam rapat dengan Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1/2020). Erick Thohir diundang untuk membahas penyelesaian sengkarut Jiwasraya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim jika proposal restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya telah disetujui hampir sekitar 98 persen nasabah. Namun, ia belum merinci berapa porsi nasabah ritel dan korporasi yang sepakat aksi restrukturisasi tersebut.

"Alhamdulillah sudah ada persetujuan hampir 98 persen yang sudah mensetujui restrukturisasi," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Erick menekankan, apa yang dilakukan Kementerian BUMN dan jajaran komisaris-direksi Jiwasraya saat ini adalah berbuat yang terbaik, serta mencari solusi dari masalah yang sudah mengakar sebelum dirinya memimpin.

"Mohon apa yang kita lakukan diapresiasi secara transparan. Kita ini bukan bagian yang korupsi, justru kita memperbaiki bagaimana penipuan-penipuan yang ada di Jiwasraya ini kita harus stop," tegasnya.

Menurut dia, persetujuan restrukturisasi Jiwasraya juga telah mendapat lampu hijau dari Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri Politik, Hukum dan HAM, hingga jajaran parlemen di Senayan.

"Tidak mungkin kita melakukan perbaikan Jiwasraya tanpa dukungan politik. DPR mendukung karena masa kita membiarkan adanya perampokan di dalam pensiunan," ungkapnya.

"Mana hati nurani kita. Jadi ini konteksnya yang tepat, kita ini bukan bagian yang merampok. Kita bagian yang ingin membersihkan dan menyetop perampokan daripada pensiunan-pensiunan," kata Erick Thohir.

 

Dana Pensiun Bakal Dirapikan

Erick Thohir Rapat Perdana di DPR
Perbesar
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dia menegaskan, pengusutan skandal tidak akan berhenti di sini. Pasca Asabri, pemerintah disebutnya ingin merapikan hak dana para pensiunan pegawai BUMN yang telah beberapa kali dirampok.

"Ini jadi bagian bersih-bersih yang kita lakukan, dan ini bukan arogansi. Ini empati dan keberpihakan yang harus kita lakukan. Peran perampokan dari pensiunan ini harus kita stop," seru Erick Thohir.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓