Tok! Pengenaan Biaya Cek Saldo dan Tarik Tunai ATM Link Ditunda

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai rencana menarik biaya untuk transaksi cek saldo dan tarik tunai kepada nasabah bank BUMN di ATM Link tersebut justru akan merugikan bisnis bank pelat merah. Bahkan, bisa memberi perspektif buruk dalam jangka panjang.

"Saya kira keputusan bank Himbara tidak akan menguntungkan mereka, atau bahkan bisa merugikan dari perspektif jangka panjangnya," katanya saat dihubungi Merdeka.com, Senin (24/5/2021).

Piter mengatakan, saat ini, persaingan bisnis perbankan sudah memasuki era baru. Diantaranya dengan bertambahnya kompetitor baru selain dari sejumlah provider di luar perbankan.

"Mereka tidak hanya bersaing dengan sesama bank tetapi juga dengan fintech yang lebih efisien. Termasuk diantaranya bisa melakukan transfer secara gratis," tekannya.

Oleh karena itu, Himbara diminta untuk terus bersolek dengan mempercepat transformasi layanan secara digital. Tak hanya itu, upaya untuk mengedepankan efisiensi biaya yang dibebankan kepada nasabah juga dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik bisnis di era ini.

Artinya, adanya biaya untuk transaksi di ATM Link ini justru seharusnya dihapus.

"Kalau bank Himbara masih mengandalkan posisinya sebagai bank pemerintah saja, tidak melakukan inovasi meningkatkan layanan digital juga, memperbaiki efisiensi, mereka bisa kalah bersaing nantinya," ketusnya.

Pendapat serupa dikemukan, pengamat ekonomi dari INDEF Nailul Huda. Dia menilai pengenaan biaya administrasi tambahan ini memberatkan nasabah. Terlebih di tengah pandemi yang memukul ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Terlebih bagi segmen yang tidak terjangkau layanan cashless society dimana uang tunai masih jadi pilihan utama mereka bertransaksi," jelas Huda.

Menurut Huda, saat ini masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum melek layanan teknologi finansial sehingga mengandalkan ATM sebagai alat transaksi perbankan. Sehingga pengenaan tarif penggunaan ATM Link akan merugikan masyarakat. "Faktanya masyarakat kita juga masih banyak yang tergolong cash society. Jadi apapun alasannya, pengenaan tarif ini akan merugikan masyarakat," papar Huda.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com