Sri Mulyani: APBN Masih Terus Dikucurkan untuk Penanganan Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peranan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang adaptif, responsif, dan fleksibel menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan langkah-langkah penanganan Covid-19.

Terlebih APBN 2020 dan tahun ini telah bekerja keras dan cepat dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terhadap kesehatan dan jiwa.

"APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang vital, akan terus digunakan untuk upaya-upaya intervensi penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan pada dunia usaha terutama UMKM," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Senin (31/5/2021).

Untuk itu, Bendahara Negara itu melanjutkan, selain harus tetap kredibel, sustainable, dan akuntabel, APBN 2022 juga harus tetap mampu untuk merespon dinamika yang dapat berubah secara cepat tetap antisipatif terhadap risiko yang mungkin terjadi.

"Pada saat yang sama, APBN 2022 harus tetap mendukung kebijakan-kebijakan reformasi struktural yang sangat penting untuk membangun fondasi baru pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," jelas dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 berada dikisaran 4,51 persen sampai 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini setara dengan Rp 808,2 triliun - Rp 879,9 triliun, namun lebih kecil daripada 2021 yaitu 5,70 persen dari PDB atau Rp 1.006,3 triliun.

"Defisit akan semakin mengecil ke -4,51 sampai -4,85 persen PDB," ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (20/5/2021).

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara pada 2022 hanya berkisar 10,18 - 10,44 persen dari PDB atau Rp 1.823,5 triliun - Rp 1.895,4 triliun.

Pendapatan ini terdiri dari penerimaan pajak berkisar 8,37 - 8,42 persen dari PDB atau Rp 1.499,3 triliun - Rp 1.528,7 triliun, PNBP antara 1,80 - 2 persen dari PDB atau Rp 322,4 triliun - Rp 363,1 triliun, dan hibah berkisar 0,01 - 0,02 persen dari PDB atau Rp 1,8 triliun - Rp 3,6 triliun.

Saksikan Video Ini