Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Dikritik DPR, Ini Pembelaan Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 - 5,8 persen di 2022. Hal ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, termasuk dinamika aktivitas ekonomi yang terus berkembang baik domestik maupun global.

Pemerintah memandang bahwa rentang angka outlook pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 – 5,3 persen di tahun 2021, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,8 di tahun 2022, telah mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dan juga potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural. Rentang angka proyeksi tersebut, juga secara realistis mencerminkan risiko ketidakpastian yang masih tinggi.

"Di satu sisi, optimisme pemerintah didasarkan pada tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat," jelasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Sri Mulyani menyampaikan berbagai leading indicator terus mengalami peningkatan. Indeks keyakinan konsumen sudah pada level optimis (di atas 100). Indeks penjualan ritel juga terus meningkat. Kemudian PMI manufaktur terus mencatat ekspansi dalam enam bulan berturut-turut. Konsumsi listrik industri dan bisnis terus membaik dan telah tumbuh positif.

"Momentum pemulihan ekonomi tersebut diharapkan akan terus berlanjut di tahun 2022," jelasnya.

Dia menambahkan, proyeksi pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi, cukup sejalan dengan asesmen yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia, OECD, ADB, IMF dan Consensus Forecasts. Di mana asesmen dari berbagai Lembaga tersebut terhadap perekonomian Indonesia masih bervariasi dalam rentang 4,3 - 4,9 persen untuk outlook pertumbuhan ekonomi 2021 dan 5,0 – 5,8 persen untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022.

Meskipun momentum pemulihan yang sedang terjadi memberikan dasar untuk optimis, pemerintah juga sepakat dengan pandangan anggota dewan, terkait perlunya mengantisipasi potensi risiko yang mungkin terjadi seiring pemulihan ekonomi domestik dan global. Berbagai risiko termasuk yang bersumber dari lingkungan eksternal masih akan sangat tinggi.

Selain dari perkembangan Covid-19, pemulihan ekonomi global diperkirakan tidak akan seragam (uneven recovery). Akses masing-masing negara terhadap supply vaksin masih cenderung sangat timpang. Kemampuan negara-negara untuk belanja stimulus juga sangat berbeda-beda.

Indonesia juga perlu mengantisipasi keberlanjutan rebalancing economy Tiongkok yang akan dapat mempengaruhi fluktuasi harga komoditas dan memberi dampak negatif pada Indonesia. Selain itu, berbagai permasalahan global seperti proteksionisme, tensi geopolitik dan perubahan iklim juga harus terus diwaspadai.

"Pemerintah sependapat bahwa risiko-risiko ini harus dimitigasi dengan berbagai langkah kebijakan yang antisipatif," jelasnya.

Dalam jangka pendek, langkah utama mengantisipasi risiko global tentunya adalah memastikan penanganan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi berjalan efektif, serta pemulihan ekonomi dapat berlangsung cepat. Selain itu, reformasi struktural juga harus berhasil agar kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat dijaga.

"Salah satu langkah reformasi struktural yang krusial untuk mengantisipasi gejolak eksternal di masa mendatang adalah dengan terus membangun perekonomian yang lebih bernilai tambah serta mendorong diversifikasi ekspor baik dari komoditas maupun mitra dagang," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: