Top 3 Bisnis: Penjelasan BKN Soal Mundurnya Pendaftaran CPNS 2021

Seleksi kompetensi bidang CPNS — Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menunggu dimulainya Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham di Gedung Kepegawaian Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Pelaksanaan SKB CPNS yang diikuti 829 peserta itu menerapkan protokol kesehatan. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 diundur dari jadwal semula Mei 2021.

Kendati demikian BKN juga belum bisa membocorkan, kapan pembukaan dan pendaftaran CPNS 2021 bakal benar-benar terealisasikan.

Artikel mengenai mundurnya pendaftaran CPNS 2021 menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin 31 Mei 2021:

1. Pendaftaran CPNS 2021 Diundur, Ini Penjelasan BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 tidak jadi dibuka pada 31 Mei 2021. Hal ini karena masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non-Guru, dan PPPK Guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh Pemerintah.

Hal itu tertuang dalam Surat yang dikeluarkan oleh BKN tentang pengadaan CPNS dan PPPK Non-guru tahun 2021.

“Mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non-Guru, dan PPPK Guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh Pemerintah serta masih adanya usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut,” tulis keterangan surat tersebut, dikutip Liputan6.com.

Simak berita selengkapnya di sini

2 dari 3 halaman

2. Beredar Draf Perpres Alutsista, Pemerintah Cari Pinjaman Luar Negeri Rp 1.788 Triliun

Deretan Alutsista Dipamerkan di HUT ke-74 TNI — Prajurit TNI menaiki panser saat parade alutsista pada perayaan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019). TNI menampilkan kekuatan dan alutsista yang dimiliki pada HUT ke-74 TNI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Beredar Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rencana pemerintah mencari pendanaan dari luar negeri untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal tersebut tertuang dalam rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," dalam rancangan Perpres yang didapat seperti ditulis pada Minggu (30/5/2021).

Dalam rancangan perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, dana yang dibutuhkan untuk membeli alutsista mencapai USD 124.995.000.000. Jika dirupiahkan, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp 1.788 triliun dengan kurs 14.300 per dolar AS.

Simak berita selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. Menko Airlangga Ditunjuk Pimpin Sherpa Track G20

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Indonesia akan menjadi Presidensi G20 yang diselenggarakan pada 2022. Forum G20 merupakan ”The Only Global Premier Economic Forum” yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85 persen dari PDB dunia.

Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 tersebut, perlu dibentuk suatu Panitia Nasional yang akan melakukan serangkaian kegiatan berupa berbagai pertemuan dan Konferensi Tingkat Tinggi.

Oleh karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021.

Simak berita selengkapnya di sini