Menko Airlangga Ditunjuk Pimpin Sherpa Track G20

Sebagai Ketua Bidang Sherpa Track, Menko Perekonomian dibantu oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dalam mengoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan KTT G-20 mendatang.

Tugas pokok tersebut antara lain:

(1) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang, dalam hal ini sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi focal point kelompok kerja G20, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenparekraf, Kemenkominfo, Kemendikbud-Ristek, Kemenaker, Kementan, Kemendag, Kemeninves, Kemenperin, Kemenkes, Kementerian LHK, dan KPK;

(2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Harian, yang terdiri dari Co-Sherpa G20 Indonesia yaitu Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA, Dr. Raden Edi Prio Pambudi, dan Staf Khusus Menlu Bidang Penguatan Program-Program Prioritas, Dr. Dian Triansyah Djani;

(3) Mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia;

(4) Menetapkan rencana induk penyelenggaraan KTT G20 tahun 2022 dan seluruh pertemuan jalur Sherpa – baik tingkat Working Groups maupun tingkat Menteri, dan Engagement Groups;

(5) Menetapkan rencana kerja dan anggaran setiap bidang; (6) Menyampaikan laporan kepada Presiden RI.

Pandemi Covid-19 menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh forum ini, dan juga ekspektasi bahwa Indonesia akan memimpin langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi. Menko Airlangga menjelaskan lima nilai strategis bagi Indonesia dalam memegang Presidensi G20, yaitu:

(1) Sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi Covid-19;

(2) Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional;

(3) Presidensi G20 akan dimanfaatkan Pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia;

(4) Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas Pemerintah. Isu-isu seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, dan persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan menjadi beberapa bahasan utama Presidensi G20 tahun mendatang;

(5) Presidensi G20 Indonesia berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir tahun 2022.

Untuk mendukung kesiapan infrastruktur teknologi dalam persiapan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah telah membangun portal Document Management System (DMS) untuk menata secara digital dokumen substansi terkait G20 dan menjadi bagian integral Sekretariat Sherpa G20 Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh K/L yang terlibat di G20.

”Ini merupakan insiatif yang sangat bagus, untuk memastikan proses penyusunan substansi yang transparan dan akuntabel, terutama bagi instansi yang selama ini menaungi G20”, tambah Airlangga.

Sesuai kesepakatan KTT G-20 di Riyadh pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi Presidensi G-20 pada tahun 2022. Keputusan ini maju setahun lebih awal dari rencana semula pada tahun 2023 setelah India mengajukan pertukaran dengan Indonesia karena India membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang.

Alasan lainnya ialah karena Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. KTT G-20 rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2022 di Bali, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap pertemuan yang akan dilakukan secara fisik, dengan melibatkan sekitar 6.500 delegasi asing.