Sukses

Selain Tarik Rp 900 Triliun, Ini Setumpuk Tugas dari Jokowi Buat Menteri Investasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendapatkan banyak dapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak naik pangkat menjadi Menteri Investasi.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menceritakan dirinya langsung banyak dapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak naik pangkat menjadi Menteri Investasi. Seperti menyanggupi target investasi Rp 900 triliun di tahun ini.

"Begitu kami dilantik, kami konsolidasi internal organisasi. Saya berbicara, apa arahan Presiden ke kami. Pertama tahun ini kami harus Rp 900 triliun investasi dari target Rp 956 triliun," kata Bahlil dalam sesi teleconference, Jumat (28/5/2021).

Kedua, dia mengatakan, bagaimana mengoptimalkan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang ada untuk investor bisa masuk. Bahlil langsung berputar dari Semangke, ke Kota Palu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, Banten, hingga ke Batang, Jawa Tengah.

"Ini yang kita garap di masa Covid-19. Kita lakukan proses komunikasi yang bisa jalan. Presiden juga perintahkan hilirisasi. Kita bangun industri yang punya nilai tambah terutama komoditas yang punya nilai tambah," tuturnya.

Bahlil juga menuturkan ada kisah menarik pada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) 11/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Dirinya ditunjuk sebagai Ketua Satgas Investasi, dengan wakil dari Jaksa Agung dan Wakapolri.

"Tugasnya menyelesaikan masalah investasi, mengurus perizinan cepat, mengawinkan investasi dalam dan luar dengan pengusaha UMKM. Tidak boleh lagi investor jalan sendiri, harus clear and clean untuk kolaborasi," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Rekomendasi ke Jokowi

Selanjutnya, Kementerian Investasi/BKPK turut memberikan rekomendasi ke Jokowi mengenai oknum atau staf kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang terindikasi menghambat proses perizinan investasi.

"Kita tata regulasi untik pertumbuhan dibatas 5 perssn. Ini tumbuh kalau realisasinya Rp 900 triliun dan 2022 Rp 1100-1200 triliun," terangnya.

"Ini memang berat, tapi saya yakin ini berjalan kalau ada pemahaman dan satu hati untuk menunjukkan tanggung jawab bagi bangsa dan negara," tukas Bahlil.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.