Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Perlu Tata Kelola yang Baik

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai upaya percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional diperlukan pengawasan yang efektif. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Sehingga dapat menjadikan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional berjalan akuntabel dengan tata kelola yang baik, sederhana dan tidak berbelit-belit," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 dengan tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”, Bogor, Kamis (27/5/2021).

Selain itu, dukungan BPKP dan APIP diharapkan dapat bersifat fleksibel dalam memberikan asistensi, sehingga dapat mencegah terjadinya niat buruk (moral hazard) namun tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang.

"Peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan Pemerintah, tujuan program dan tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien," jelasnya.

Mantan Menteri Perindustrian itu pun berharap pengawasan intern nasional bisa semakin efektif serta menjadi solusi dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto sampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait penanganan Covid-19. Pendekatannya penanganan Covid-19 akan berbasis mikro, apa itu?

2 dari 2 halaman

Program Berjalan Baik

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh mengaku, telah memetik banyak pelajaran selama satu tahun menangani pandemi Covid-19. Bahkan dirinya menemukan empat hal agar program pemerintah bisa berjalan lebih efektif.

Pertama dia melihat, efektivitas program pemerintah sangat bergantung kepada tahap perencanaan dan penganggaran. Oleh karenanya dia ingin program kegiatan belanja dan pemerintah harus dirancang dengan baik, sehingga jelas hasil atau dampaknya dan jelas ukuran keberhasilannya.

Kedua kebijakan program pemerintah harus di orkestrasi menjadi harmoni, baik instansi pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah.

Ketiga yakni terkait dengan data. Menurutnya data merupakan faktor kunci, sebab data yang akurat valid dan dikelola dengan baik akan mempermudah penyusunan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.

Terakhir kesuksesan program pemerintah juga tidak lepas dari kesigapan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya segera mungkin.

"Dalam hal inilah BPKP hadir berperan aktif untuk mengawali implementasi program-program pemerintah," ujarnya dalam Persmian Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, di Istana Negara, pada Kamis 27 Mei 2021.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Tegaskan Nilai Tukar Rupiah Masih Aman