Sri Mulyani Ungkap Penerimaan Pajak Baru Rp 374,9 Triliun, 30,9 Persen dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa instrumen keuangan negara untuk bekerja luar biasa keras.

Covid-19, lanjutnya, tidak hanya mengancam institusi dan sebuah negara, namun mengancam individu, mulai dari kesehatan hingga ekonomi.

"Kita sebagai individu dihadapkan ancaman Covid-19. Namun bekerja di Kemenkeu harus kerja ekstra keras untuk menolong ekonomi dan masyarakat yang terancam," ujar Sri Mulyanidalam Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP secara daring, Senin (24/5/2021).

Karena Covid-19, 3.000 pegawai Kemenkeu harus terkapar dan dirawat. Sebanyak 67 orang diantaranya gugur. Meski terdapat ancaman yang berisiko membahayakan nyawa, jajaran pegawai Kemenkeu harus selalu siaga memastikan kondisi keuangan negara agar siap dalam membantu penanganan pandemi.

Di satu sisi, pemerintah harus tetap memberikan stimulus dan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha agar dapat bertahan hidup.

Di sisi lain, penerimaan negara sulit mencapai target karena kondisi ekonomi yang masih sulit.

"Pada 2020, sektor pajak mengalami dampak yang besar. Tax ratio turun di bawah 9 persen. Namun di bawah tekanan, kita harus berikan insentif agar Wajib Pajak bisa survive. PPh 21, PPh 22 impor, PPn dipercepat, semuanya merupakan dilema yang tidak mudah bagi kita semua," katanya.

Lanjut Sri Mulyani, keamanan dan keselamatan negara dan ekonomi adalah utama. Oleh karenanya, instrumen keuangan negara harus berkorban.

"Kita harus melakukan pengelolaan yang luar biasa teliti, bagaimana pengorbanan ini berhasil memulihkan ekonomi dan instrumen keuangan kembali kesehatannya," katanya.