Kementerian Investasi Fasilitasi Penyelesaian Proyek Mangkrak di NTT

Oleh Athika Rahma pada 23 Mei 2021, 14:30 WIB
Diperbarui 23 Mei 2021, 14:30 WIB
20151113-Ilustrasi Investasi
Perbesar
lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bakal memfasilitasi investor menyelesaikan hambatan dalam merealisasikan rencana investasinya di daerah.

Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, Kementerian Investasi akan melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi langsung para pelaku usaha baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berdiskusi terkait kendala investasi yang dihadapi.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi mengatakan, Kementerian Investasi akan terus berkomitmen membantu investor menyelesaikan permasalahannya yang tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah saat implementasinya nanti.

"Kita akan bantu maksimal, namun pengusaha harus mampu mendorong perekonomian lokal dan regional. Pelaku usaha harus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha dimana proyek tersebut berada untuk bisa berkolaborasi, berkembang dan sukses bersama," ujar Imam dalam pertemuan dengan perusahaan di NTT, Minggu (23/5/2021).

Imam menjelaskan, selain memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor, Kementerian Investasi juga berkomitmen dalam merealisasikan investasi pelaku usaha PMA dan PMDN yang dalam tahap minat investasi maupun yang telah mendapatkan perizinan.

Hal lain yang juga menjadi prioritas Kementerian Investasi adalah mendorong percepatan usaha yang menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan kerja, mempercepat kolaborasi antara pengusaha dengan UMKM. 

Lanjutnya, dulu, banyak investor asing masuk ke daerah, kurang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di daerah lokasi proyek.

“Dari mulai sektor engineering, konstruksi, sub kontraktor, supply chain, sampai dengan catering-nya diberikan kepada anak perusahaan atau pemegang sahamnya dari negara tersebut. Jadi yang mendapatkan pekerjaan hanya perusahaan itu-itu saja,” tambah Imam.

Untuk itu, pemerintah mendorong kolaborasi investor dengan pengusaha dan UMKM lokal agar terjadi perputaran uang di daerah tersebut. Tentunya pengusaha daerah yang professional dan memiliki kapasitas serta kapabilitas baik.

Dalam pertemuan tersebut, telah teridentifikasi beberapa hambatan antara lain terkait infrastruktur, tumpang tindih perizinan, pembebasan lahan, dan kebijakan sektoral.

Hadir pula secara langsung perwakilan dari 6 pelaku usaha di Provinsi NTT antara lain PT. Bayu Alam Sejahtera, PT. Muria Sumba Manis, PT. Inti Daya Kencana, PT. Semen Timor, PT. Gulf Mangan Grup, dan PT. Pembangunan Sehat Sejahtera.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Menteri Bahlil Bongkar Banyak Kekayaan Alam RI Hilang, Ini Penyebabnya

Bahlil Lahadalia
Perbesar
Bahlil Lahadalia adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo Ma'ruf Amin.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengakui bahwa banyak kekayaan alam di Indonesia yang hilang akibat tidak adanya hilirisasi. Salah satu contohnya adalah kayu.

Dia mengatakan masa keemasan Indonesia pada saat itu adalah kayu. Namun sekarang semua hutan-hutan di Indonesia ditebang baik yang ada di Pulau Kalimantan maupun Sumatera sehingga sudah habis.

"Pertanyaan berikut apakah ada perusahaan 10 besar berasal dari Indonesia yang menguasai dunia untuk hilarisasi kayu? Tidak ada. Karena kayu kita ekspor kirim barang mentah negara lain yang mendapatkan nilai tambah," kata Menteri Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Citra Bangsa Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (22/5).

Kemudian masa keemasan kedua adalah emas. Saat ini tambang emas terbesar di Indonesia yakni Freeport sebentar lagi akan berakhir, namun tidak ada hilirisasi yang memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih untuk mengakuisisi 51 persen saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing

"Ini baru dipaksa-paksa bangun smelter di masa pemerintahan Pak Jokowi mengakuisisi 51 persen saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing bayangkan," tegasnya.

Selain itu kekayaan alam yang hilang adalah ikan. Indonesia memiliki perairan laut yang cukup luas, akan tetapi masih kalah saing untuk membangun industri ikan dengan Vietnam dan Thailand.

"Kenapa karena kita tidak pernah memikirkan hilirisasi. Batubara kita sudah hampir habis kita kirim terus padahal kita masih impor gas 5,4 juta dan itu pertahun dan kita tidak pernah memikirkan hilirisasi kita impor padahal itu bisa menjadi substitusi impor," jelasnya.

 

Lanjutkan Membaca ↓