Sri Mulyani Akui Pengelolaan Dana Desa Masih Belum Efektif

Subak Dana Desa — Perbaikan irigasi subak di Bali menggunakan dana desa (Foto: Dok Kemendes)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pengelolaan keuangan desa masih belum mencapai taraf yang efisien, efektif dan disiplin.

Hal ini tercermin dari beberapa hal, seperti rasio pajak terhadap PDRB yang rendah, belanja pegawai yang tinggi dan belanja pembangunan yang rendah.

"Pada 2019, rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB hanya 2,65 persen. Sementara APBD didominasi belanja pegawai yang sangat tinggi rata-rata 34,74 persen," ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/5/2021).

Bahkan, lanjutnya, ada 1 daerah yang mencapai porsi belanja pegawai sebesar 53,39 persen, meskipun dirinya tak mengungkapkan mana daerah yang dimaksud.

Lalu, porsi belanja modal bagi pembangunan masih rendah. hanya 20,27 persen. "Bahkan ada 1 daerah yang hanya 7 persen," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tiga orang warga Desa Talun, Tuban, Jawa Timur kembalikan dana bansos sebesar 600 ribu per orang. Mereka merasa tak pantas dan masih banyak tetangga mereka yang lebih membutuhkan.

2 dari 2 halaman

Parkir di Perbankan

Warga Curug Terima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa — Petugas sedang menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada warga Desa Curug di Kantor Desa Curug, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/09/2020). Bantuan tersebut diberikan kepada 155 per KK untuk bisa mengurangi akibat terdampak COVID-19. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Selain itu, dana pemerintah daerah yang disimpan di perbankan masih sangat tinggi. Per April lalu, dananya mencapai Rp 183 triliun.

Dan tentu saja, outcome yang dihasilkan masih jauh dari harapan karena ketimpangan daerah masih sangat besar. Akses air bersih hanya mencapai 89,27 persen secara rata-rata, sementara masih ada daerah yang baru 1 persen. Lalu, tingkat kemiskinan antara daerah juga beragam mulai dari 1,6 persen hingga 43,6 persen.

"Penting dan mendesak untuk merekonstruksi hubungan keuangan dan pemerintah daerah karena anggaran yang disalurkan mendekati Rp 800 triliun, sehingga harus transparan, akuntabel, dan berkeadilan," ujarnya.