Pembayaran THR Terlambat, KSPI Minta Pemerintah Proaktif Datangi Perusahaan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diimbau untuk proaktif mendatangi perusahaan yang terkendala pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja.

Cara ini dinilai lebih tepat untuk memastikan pekerja mendapatkan THR. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, pengenaan sanksi yang diumbar oleh pemerintah sejak tahun lalu kenyataannya tidak memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai ketentuan.

Berdasarkan laporan di posko THR KSPI pada 2021, ada ratusan perusahan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan yakni harus dibayar paling lambat H-7, dibayar penuh, tidak dicicil, dan jika ada permasalahan maka harus dibayar H-I.

Belum selesai cicilan THR 2020, masih ada perusahaan yang kembali mencicil pembayaran THR 2021 pada tahun ini. Bahkan kemungkinan ada yang mencicil sampai 2022.

"Bagaimana itu pemerintah. Menaker jangan asal ngomong, tidak bisa pendekatan THR itu dengan hukuman. Yang benar adalah dengan melakukan law enforcement, penegakan aturan maksudnya proaktif datang ke perusahaan, diajak bicara perusahaan itu," ujar Said kepada Liputan6.com pada Kamis, (13/5/2021).

Dari tindakan proaktif tersebut, ia menuturkan, akan mudah diketahui kondisi perusahaan jika benar-benar tidak mampu membayar THR.

"Kalau kamu (perusahaan) tidak mampu, mana pembukuan yang tidak mampu. Itu jauh lebih efektif daripada retorika akan memberi sanksi, membuka posko. Ya orang mana mau lapor kalau lapor dipecat," ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini