Menteri ESDM Minta Bali Mulai Beralih Gunakan Energi Bersih

Oleh Liputan6.com pada 10 Mei 2021, 21:56 WIB
Diperbarui 10 Mei 2021, 22:00 WIB
Wisata Desa Adat di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bagi wisatawan yang berkunjung
Perbesar
Wisata Desa Adat di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bagi wisatawan yang berkunjung. (Liputan6.com/Ika Defianti)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mulai membahas penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Sebab, hingga sampai tahun 2030 Bali masih mengandalkan penggunaan energi fosil. Padahal memiliki potensi EBT sebesar 3.773 giga watt (GW).

"Hingga tahun 2030, proyeksi neraca daya pasokan Pulau Bali masih didominasi oleh energi fosil padahal Bali memiliki potensi EBT sebesar 3,773 Gigawatt (GW)," kata Arifin dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Bali, Senin (10/5).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah mendukung program pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan pengembangan kendaraan listrik.

Luhut ingin Kementerian ESDM dan Provinsi Bali bersepakat untuk menjadikan Bali sebagai kawasan berenergi bersih. "Ini terkait kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan Provinsi Bali sebagai kawasan nasional energi bersih (KNEB)," kata Luhut.

Menanggapi itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku akan mendukung program pemerintah pusat. Pihaknya juga telah mengeluarkan kebijakan khusus sebagai bentuk dukungan.

Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), dan elektrifikasi angkutan secara bertahap.

"Kita sudah melakukan beberapa upaya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, termasuk pembuatan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2019," kata Wayan Koster.

Aturan ini dinilai akan dapat mencapai efisiensi biaya senilai 15-30 persen dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbasis BBM. KBLBB juga dapat mereduksi emisi hingga 10-20 persen emisi gas rumah kaca Bali.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Menko Luhut: Pembangunan Bali Jangan Berhenti Meski Masih Pandemi

Menko Luhut Bahas Industri Mobil Listrik Nasional Bareng DPR
Perbesar
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi paparan saat rapat koordinasi membahas pengembangan kendaraan listrik nasional di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/11). Langkah ini sebagai upaya menekan emisi gas buang. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Bali tetap dibangun meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Bali merupakan sebuah destinasi wisata yang memiliki daya tarik bagi turis mancanegara.

"Meskipun kita sedang ada dalam masa pandemi, tetapi pembangunan harus tetap berjalan," kata Luhut Binsar dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Bali Senin (10/5/2021).

Dalam rapat tersebut membahas pembangunan pusat kebudayaan dan perlindungan Kawasan Suci Besakih. Luhut meminta lahan bekas aliran lahar Gunung Agung di Muara Tukad Unda, Klungkung dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan keagamaan umat Hindu.

"Kita perlu mendayagunakan lahan bekas aliran lahar Gunung Agung yang terbengkalai, berlokasi di Muara Tukad Unda Kabupaten Klungkung, serta pelindungan Kawasan Suci Besakih sebagai pusat pelayanan keagamaan dan spiritual utama umat Hindu," kata dia.

Berdasarkan studi kawasan di Bali telah dibagi berdasarkan tema. Antara lain, Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) yang akan menjadi kawasan perkotaan. Ceginangan atau Celuknginang (Celukan Bawang-Gilimanuk-Negara-Pengambengan) akan difungsikan untuk industri, logam dan perikanan. Sikubatula (Singaraja-Kubutambahan-Batur-Tulamben-Amed sebagai wisata bahari dan geopark.

Ulikalung (Ubud-Bangli-Karangasem-Klungkung) akan menjadi wisata budaya. Lalu Santipagamani (Sanda-Baturiti-Pancasari-Plaga-Kintamani) sebagai lokasi agroindustri dan agrowisata. Nusa Penida dan sekitarnya (Nusa Penida-Nusa Ceningan-Nusa Lembongan) untuk wisata bahari, budidaya perairan, dan peternakan.

Pembangunan jalan pintas ruas Mengwitani-Singaraji, Jalan Ruas Kusamba-Padang Bai-Amlapura, dan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi juga dibahas dalam hal ini. Lalu pengembangan Pelabuhan Sangsit Buleleng, Pelabuhan Amed Karangasem, Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Marina di Gunaksa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur-Bias Munjul-Sampalan (Mentigi), dan revitalisasi Pelabuhan Gilimanuk Bali juga dibahas.

Selain itu juga ada pembahasan pembangunan bendungan atau waduk, sistem pengolahan air minum (SPAM), dan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Beberapa pengembangan fasilitas SPAM yang dibahas adalah SPAM dari Bendungan Sidan dan Tamblang, pembangunan Spam Regional Burana-Titab, lanjutan pembangunan beberapa bendungan atau waduk, dan pembangunan PSEL Sarbagita.

"Jumat lalu Presiden Joko Widodo telah meresmikan PSEL di tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo yang menjadi pilot project nasional. PSEL Sarbagita bisa meniru sistem yang ada di sana," kata dia.

Luhut meminta seluruh pembangunan infrastruktur yang dilakukan menggunakan produk dalam negeri. Salah satunya menggunakan aspal Buton untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Aspal Buton saya rasa bagus kualitasnya untuk dimanfaatkan dalam berbagai proyek pembangunan," kata dia mengakhiri.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓