Bima Arya Takut OSS Bikin Daerah yang Sudah Maju Kembali Mundur

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 10 Mei 2021, 17:15 WIB
Diperbarui 10 Mei 2021, 17:15 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya
Perbesar
Wali Kota Bogor Bima Arya mengawasi pedagang di Bogor yang ikut rapid tes covid-19. (Achmad Sudarno/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto, mengaku khawatir pemberlakuan perizinan terpadu secara daring atau online single submission (OSS). Dia takut jika implementasi aplikasi perizinan terpadu secara terpusat justru akan membuat sebagian pemerintah daerah (pemda) yang sudah maju malah jadi mundur.

Walikota Bogor ini lantas mengambil contoh daerah yang dibawahinya, yang telah jadi rujukan nasional penanaman modal melalui pelayanan satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Artinya sini ini kita ambil tenaga ahli dari masing-masing dinas. Jadi enggak ke mana-mana, cukup ke DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu)," ujarnya saat berbincang virtual bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM, Senin (10/5/2021).

Namun, Bima justru takut jika OSS malah membawa kemunduran lantaran balik ke dinas tata ruang lagi. Sehingga dinas bersangkutan kembali menjadi terbagi dua, ada yang mengurusi teknis dan urusan lainnya.

"Jadi bagi Kota Bogor dan yang lainnya yang sudah maju, ini kita kaya mundur lagi. Kalau dihitung-hitung ini bisa 14 hari prosesnya. Kalau di yang baru dengan integrasi sistem tadi, ini bahkan bisa 28 hari. Jadi seolah-olah kembali lagi ke yang lama," tutur Bima Arya.

 

Masalah Integrasi

Wali Kota Bogor Bima Arya meluncurkan program Gebrak Masker
Perbesar
Wali Kota Bogor Bima Arya meluncurkan program Gebrak Masker, Rabu (19/8/2020). Program tersebut diikuti oleh 2.000 relawan. (Liputan6.com/Achmad Sudarno)

Isu berikutnya, Bima menilai Menteri Investasi/Kepala BKPM memiliki tanggung jawab luar biasa besar dalam mengintegrasikan seluruh aturan daerah ke dalam OSS ini.

Bima menyebutkan, saat ini baru ada 39 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terintegrasi dengan OSS. Padahal satu kabupaten/kota bisa memiliki 4-5 RDTR.

"Ini kan 500 kota/kabupaten lebih seluruh Indonesia. Nah, ini tugas berat pak Menteri (Bahlil Lahadalia), RDTR harus terintegrasi dulu. Kalau RDTR tidak terdigitalisasi, izin enggak keluar, investasi bagaimana. Ini juga persoalan serius," ungkapnya.

Menurut dia, jika pemerintah pusat ingin mengintegrasikan investasi di berbagai daerah ke dalam satu pintu, banyak sekali pembenahan yang harus dilakukan terlebih dahulu.

" Belum lagi di daerah kita tahu di daerah kita kekurangan urban planning, kekurangan ahli. Kemudian anggarannya enggak kecil. Banyak daerah yang enggak menganggarkan itu. Padahal mereka harus install aplikasi," keluh Bima.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓