Kementerian BUMN Siapkan Holding Panas Bumi, Dirut Geo Dipa Ceritakan Rinciannya

Oleh Andina Librianty pada 06 Mei 2021, 18:05 WIB
Diperbarui 06 Mei 2021, 18:05 WIB
Ilustrasi pembangkit listrik panas bumi
Perbesar
Ilustrasi pembangkit listrik panas bumi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) sedang menyiapkan pembentukan holding panas bumi. Ada tiga perusahaan BUMN panas bumi yang akan diintegrasikan, yaitu PT PLN GG, PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Geo Dipa Energi.

Sinergi BUMN ini merupakan bagian dari program pengembangan panas bumi yang sedang digeber. Pemerintah menargetkan energi baru dan terbarukan (EBT) memiliki kontribusi sebesar minimal 23 persen dalam rencana umum energi nasional pada 2025, dan naik menjadi 31 persen pada 2050.

"Saat ini ada upaya untuk mengerucutkan bagaimana upaya untuk menyatukan BUMN tersebut, sehingga bisa menjadi BUMN panas bumi terbesar di dunia," Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Harris Yahya, dalam webinar Ruang Energi : Sinergi mendukung pengembangan panas bumi pada Kamis (6/5/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Geo Dipa Energi, Riki Firmadha Ibrahim, mengatakan saat ini ketiga perusahan sedang menganalisa bersama pembentukan holding ini. Termasuk untuk memastikan tidak bertabrakan regulasi yang ada.

"Kami juga saat ini sedang bersama PGE dan PLN menganalisa bersama yang lebih detail lagi apakah tidak bertabrakan dengan Undang-Undang dan regulasi-regulasi lain, agar merger ini betul-betul membangun atau membuat optimal kepada negara," tuturnya.

 

2 dari 3 halaman

Bakal IPO

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
Perbesar
PT Pertamina Gothermal Energy (PGE) menambah satu Wilayah Kerja (WK) Geothermal dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sehingga saat ini PGE mengoperasikan 15 WK. Dok Pertamina

Ia pun memastikan pembentukan holding ini nantinya akan disusul dengan IPO, selain juga tetap memenuhi target pengembangan EBT dari pemerintah.

Menurut Riki, pembentukan holding ini bukan untuk bersaing dengan pihak swasta. Melainkan nantinya juga akan menjadi mitra.

Holding panas bumi disebut akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah kepada swasta, untuk mengurangi risiko-risiko dalam pengembangan panas bumi.

"Risiko-risikonya seperti harga yang begitu tinggi karena dari sisi swasta itu kendalanya. Kami dari sisi pemerintah bagaimana menurunkan itu agar swasta yang mengeluh dengan harga tadi bisa masuk ke situ. Kira-kira tujuannya di situ," ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓