Penanganan Covid-19 di Indonesia Relatif Lebih Baik Dibandingkan Global

Sebelumnya, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine BT Hutapea, M.K.M., Plt., menyampaikan pihaknya menargetkan puskesmas mampu melancarkan vaksinasi COVID-19 minimal pada 50 orang per hari di tingkat desa.

“Kami menargetkan puskesmas mampu memberikan vaksinasi kepada minimal 50 orang di tingkat desa dan 200 orang per hari di tingkat kota,” kata Prima mengutip keterangan pers Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Rabu (5/5/2021).

Ia menambahkan, untuk melengkapi pemenuhan sarana prasarana pendukung vaksin, Kementerian Kesehatan RI sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan untuk pembiayaan vaksinasi yang nantinya akan dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Kementerian Keuangan sudah menyatakan bahwa 4 persen dari dana alokasi umum (DAU) maupun dana bagi hasil bisa digunakan untuk mendukung kegiatan vaksinasi. Misalnya untuk pembelian alat pelindung diri (APD), mendukung ketersediaan jaringan teknologi agar pelaporan vaksinasi dapat berjalan lancar, pengelolaan limbah medis hingga insentif bagi tenaga kesehatan di puskesmas, kata Prima.

CISDI sudah mengeluarkan survei terkait kesiapan puskesmas sebagai sentra vaksinasi COVID-19. Survei yang dilakukan pada 184 orang dari 149 puskesmas di 96 kabupaten/kota di 30 provinsi itu menunjukkan rata-rata 90 persen puskesmas siap melakukan vaksinasi.

Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu diperkuat di beberapa puskesmas. Mulai dari kesiapan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan APD, kesiapan logistik vaksinasi, dan penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Senior Advisor on Gender and Youth WHO Diah Saminarsih, menyatakan vaksinasi membawa harapan baru dalam penanganan COVID-19. Namun saat ini negara-negara di dunia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi keseimbangan antara supply dan demand vaksin COVID-19.

“Apa yang terjadi di tingkat puskesmas, komunitas dan nasional adalah refleksi dari apa yang terjadi di global. Saat ini suplai vaksin belum cukup padahal kebutuhannya sangat tinggi.”

Situasi ini disebut unequitable vaccine (ketidakmerataan vaksin), lanjut Diah. Sejak awal pandemi, WHO sudah mendorong penguatan layanan kesehatan primer sebagai jalan keluar dari pandemi. Berkaitan dengan program vaksinasi, kemampuan puskesmas dalam memetakan target sasaran khususnya kelompok rentan akan membantu mempercepat distribusi vaksin.

“Namun kami menyadari bahwa masih ada tantangan dari mulai tingkat layanan kesehatan primer hingga nasional sehingga WHO masih terus bekerja sama dengan negara anggota WHO untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan vaksinasi,” tutup Diah.