Pinta Menaker ke Menko Luhut: Indonesia Butuh Investasi untuk Tekan Pengangguran

Kondisi pandemi sejak tahun 2020 lalu membuat Presiden RI mengambil langkah memperluas Program Jaring Pengaman Desa dengan menyasar pada area yang banyak masyarakat terdampak Covid 19. Hal ini untuk menekan angka pengangguran yang muncul selama pandemi Covid-19.

Dengan itu maka diambilah kebijakan untuk Jaring pengaman Sosial, dengan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, terdapat dua kegiatan terkait dengan Jaring Pengaman Sosial melalui dana desa, yaitu Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Desa Aman Covid.

Adapun komposisi dana desa tahun 2015 hingga 2020 dan pemanfaatannya, pada 2015 besaran dana desa senilai Rp 21 triliun, 2019 Rp 70 triliun, dan 2020 Rp 71,150 triliun. Untuk tahun 2021 senilai Rp 72 triliun.

Dia mengatakan di tahun 2020 merupakan penyerapan dana desa tertinggi sebesar 99,95 persen, hal itu terkait dengan infrastruktur kewilayahan dan Jaring Pengaman Sosial Kewargaan,

“Di mana di tahun 2020 ini pembangunan kewargaan cenderung dominan dibanding kewilayahaan. Itu karena ada permasalahan pandemi Covid 19 dan kebijakan dana desa digunakan langsung untuk bantuan langsung tunai desa,” jelasnya melalui siaran virtual, pada Kamis (22/4/2021).

Sementara itu pada PKTD ditujukkan untuk mandayagunakan sumber alam, teknologi tepat guna, dan sumber daya manusia. Untuk pekerja yang terlibat diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur atau setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya.

Adapun kondisi dana desa terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, desa memiliki persentase lebih rendah dibandingkan dengan kota.

“Di mana selama pandemi data dari BPS per Agustus tahun 2020 itu kota 69 persen, desa 0,79 persen kalau dihitung jiwa pengangguran terbuka di kota 2 juta, sementara di desa hanya 606 ribu jiwa,” jelasnya.

Kemudian terkait dengan Desa Aman Covid, pada tahun 2020 dana yang terserap untuk alokasi senilai Rp 3,170 triliun, dengan jumlah relawan mencapai 1,880,174 personil.

Sementara itu, pada BLT dana desa bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sasaran penerima sebanyak 8 juta. Dengan kriteria penerima KPM miskin belum menerima PKH, belum menerima bantuan pangan non tunai, dan belum menerima Kartu Pra Kerja.

Adapun dari kriteria KPM tersebut ditemukan kehilangan mata pencaharian sebanyak 1,45 juta, belum terdata 5,1 juta, belum menerima JPS 947 ribu, memiliki penyakit renta dan menahun atau kronis 311 ribu, serta 2,4 juta Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

“Dengan BLT dana desa ini sehingga mampu menahan kenaikan kemiskinan yang lebih rendah dari kota selama pandemi Maret sampai September 2020, di mana kota menurun sampai 0,5 dan desa 0,38 persen,” ujar Abdul.

Kemudian pada tahun 2021 ini kondisi BLT Padat Karya Tunai Desa serta Desa Aman Covid per 21 April, yang telah disalurkan sebanyak 40.523 desa. Dengan dana yang cair sebesar Rp 14,7 triliun, dan pencairan dana yang telah diserap untuk Desa Aman Covid senilai Rp 3,031 triliun.

Untuk BLT senilai Rp 1,339 triliun, dan untuk Padat Karya Tunai Desa sampai saat ini Rp 284.452.697.576. sedangkan untuk kegiatan lainnya masih berada pada tahap pendataan dan pemetaan.

Reporter: Anisa Aulia