Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel Butuh Investasi Rp 2.709 Triliun

Oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana pada 28 Apr 2021, 11:20 WIB
Diperbarui 28 Apr 2021, 11:20 WIB
Ilustrasi tambang migas
Perbesar
Ilustrasi tambang migas (iStockPhoto)

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mematok target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.

Dibutuhkan sekitar USD 187 miliar investasi, atau sekitar Rp 2.709,6 triliun (kurs Rp 14.490 per dolar AS) untuk bisa menggapai target tersebut.

"Indonesia membutuhkan investasi dengan total USD 187 miliar, dengan total Gross revenue mencapai USD 371 miliar, dengan proyeksi pendapatan negara mencapai USD 131 miliar," jelas Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam sesi webinar, Rabu (28/4/2021).

Dwi Soetjipto menyampaikan, investasi tersebut akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) tidak hanya kepada proyeksi pendapatan negara, tapi juga uang yang beredar di sektor hulu migas.

"Besarnya multiplier effect dari terlaksananya visi ini tidak hanya dari proyeksi pendapatan negara, tapi juga dari investasi dan uang yang beredar, yang tentunya dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam upaya pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional," ungkapnya.

Namun, Dwi menekankan, untuk mencapai target tersebut sangat diperlukan pengungkit untuk meningkatkan investasi. Salah satunya, SKK Migas akan berusaha tingkatkan daya saing atau daya tarik Indonesia dalam investasi.

"ertamaa one door service policy yang diharapkan dapat mempermudah proses perizinan. Ini telah dilaunching di SKK Migas pada Januari 2020, dan proses perizinan terus semakin dipercepat dari sebelumnya 4 hari kerja menjadi 3,1 hari kerja, dan kita harapkan di bawah 3 hari untuk 2021 ini," paparnya.

Selain itu, juga dibutuhkan integrasi kuat dengan kementerian/lembaga terkait, sistem fiskal yang kompetitif dan fleksibel, kepastian hukum dan digitalisasi, serta ketersediaan jatah di seluruh area cekungan yang ada di Indonesia.

"Pemerintah telah mentargetkan ketersediaan data ini bisa tuntas di akhir 2024," ujar Dwi Soetjipto.

2 dari 4 halaman

Incar Produksi 1 Juta Barel per Hari, SKK Migas Target Bor 616 Sumur di 2022

Ilustrasi tambang migas
Perbesar
Ilustrasi tambang migas (iStockPhoto)

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan pemboran 616 sumur di 2022 untuk mengejar target capaian produksi 1 juta barel per hari.

Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto mengatakan, kegiatan pengeboran baru akan dimulai di awal tahun dengan pengadaan, lalu dilanjutkan di triwulan ke-II dan III dengan eksplorasi.

"Tahun ini target menjadi 616 sumur, jadi produksi ini sangat tergantung dari jumlah sumur yg dibor, dan itu tergantung investasi. Jadi kita kejar ke 600 (sumur)," kata Dwi dalam konferensi pers capaian kinerja SKK Migas, Senin (26/4/2021).

Adapun, target pengeboran ini lebih tinggi dari capaian pengeboran sumur tahun lalu yang mencapai 240 sumur.

Pengeboran sumur sendiri dilakukan sesegera mungkin setelah ada investasi yang masuk ke proyek yang bersangkutan. Dwi bilang, masih banyak rencana investasi yang keputusannya belum final sehingga pengeboran menjadi tertunda.

"Masih harus urus administrasi, khususnya di Pertamina Group, makanya agak mundur (target pengeboran)," katanya. 

3 dari 4 halaman

Jumlah Ladang Migas Terbengkalai di Indonesia Capai 100 Ribu Titik

Ilustrasi tambang migas
Perbesar
Ilustrasi tambang migas (iStockPhoto)

Ladang minyak dan gas bumi (ladang migas) marginal atau yang ditinggalkan dan tidak terpakai atau terbengkalai di Indonesia jumlahnya mencapai lebih dari 100 ribu titik. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) M Ridwan Kamil.

"Kalau jumlah ladang migas marginal se-Indonesia itu ada lebih dari 100 ribu. Kalau Jabar sendiri BUMD kita sudah siap PT Hulu Migas sehingga nanti Pak Menteri (ESDM) akan mengatur. Tapi regulasi Jabar paling siap, kami menunggu waktu saja," kata Ridwan seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, di Gedung Sate Bandung, seperti dikutip dari Antara, Jumat (23/4/2021).

Menurut Ridwan, Menteri ESDM Arifin Tasrif mendukung gagasan pemanfaatan ladang migas marjinal oleh pemerintah daerah.

"Kemudian Pak Menteri juga mendukung jika ada sumur-sumur marginal yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah untuk mengurangi potensi ilegal yang dilakukan di banyak kasus," kata dia.

Menyikapi keberadaan ladang migas marjinal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan saat ini jumlah ladang migas marjinal tidak sebesar dahulu namun karena ladang migas marjinal tersebut telah dikembalikan kepada pemerintah maka ditemukan ada kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara tidak resmi.

"Dan dampaknya adalah itu yang paling berdampak ke masalah lingkungan karena tidak dikelola dengan kaidah-kaidah penambangan yang baik," kata Menteri Arifin.

Oleh karena itu, kata dia, Kementerian ESDM akan mengupayakan agar keberadaan ladang migas marjinal tersebut bisa diberdayakan untuk kemudian dipertemukan dengan "Bapak Angkat" seperti Pertamina.

"Sehingga bisa dipraktikkan kaidah penambangan yang bisa memberikan manfaat ekonomi terhadap daerah. Jadi ini bisa dilakukan secara lebih formal," kata dia.

Pihaknya memberikan daerah di Indonesia yang telah memanfaatkan keberadaan ladang migas marjinal yang dikerjasamakan atau dibina oleh Pertamina ada di daerah Jambi.

"Walaupun itu belum terlalu banyak tapi ke depan kita akan dorong ini supaya lebih masif," kata dia. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓