Pemerintah Janji Bangun Kereta Gantung di Batu Malang

Oleh Liputan6.com pada 27 Apr 2021, 12:10 WIB
Diperbarui 27 Apr 2021, 12:10 WIB
Taman Mini Indonesia Indah
Perbesar
Suasana kereta gantung yang sepi dari kunjungan wisatawan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (14/10/2020). TMII membuka kembali tempat wisatanya saat Pemerintah Provinsi DKI sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pemerintah akan memfasilitasi percepatan pembangunan kereta gantung di Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

"Mengenai kereta gantung ini, kita akan coba jalankan. Saya kira pemerintah akan fasilitasi dan insya allah ini akan kita kerjakan," kata Luhut dalam kunjungan kerja ke kantor Walikota Batu seperti ditulis, Selasa (27/4/2021).

Pemerintah meyakini, proyek ini akan berhasil. Sebab akan ada keterlibatan masyarakat untuk mendanai proyek tersebut.

Pendanaan proyek ini diperkirakan mencapai Rp 470 miliar. Angka ini kata Luhut tidak terlalu besar untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Saya kira angka itu tidak terlalu besar, ini bisa dilakukan apalagi dengan pengalaman di Jakarta itu mengajari kita untuk bisa menghemat cost," kata dia.

Pemerintah Pusat akan membantu menindaklanjuti kebutuhan dana proyek kereta gantung. Saat ini proyek tersebut sudah sampai di desa Jeru.

"Kereta gantung ini akan kita bantu follow up tadi sudah sampai desa Jeru itu ada beberapa fase. Nanti kebutuhannya akan dihitung," tambah Luhut.

Anisyah Al Faqir

Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Proyek LRT Jabodebek Capai 73 Persen, Beroperasi Juni 2022

FOTO: Melihat Progres Pembangunan Stasiun LRT Dukuh Atas
Perbesar
Pekerja beraktivitas menyelesaikan pengerjaan Stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas, Jakarta, Minggu (29/11/2020). Saat ini progres pembangunan LRT Jabodebek sudah mencapai 79,52 persen dan ditarget akan beroperasi pada pertengahan 2022. (Liputan6/Helmi Fithriansyah)

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan monitoring risiko atas jaminan yang diberikan kepada proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

Hasilnya, progres LRT Jabodebek saat ini telah mencapai 73 persen overall dan ditargetkan beroperasi pada Juni 2022.

BACA JUGA

Tiket Kereta Api H-1 Larangan Mudik Terjual 17 Ribu, Masih Tersedia Banyak Kursi  Sejalan dengan target operasi tersebut, mulai Oktober 2020, kereta (trainset) LRT Jabodebek telah melakukan uji perjalanan manual (grade of automation level 0/GoA0) pada Lintas Pelayanan (LP) 1 Cibubur – Cawang yang berada disisi tol Jagorawi.

Pengujian tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap menjadi operasi tanpa masinis (grade of automation level 3/GoA3).

Dengan teknologi ini jarak kedatangan kereta di LP 3 (Cawang – Dukuh Atas) akan menjadi jalur kereta paling cepat, yaitu tiap 3 menit sekali pada jam sibuk, sedangkan pada LP 1 dan 2 adalah tiap 6 menit sekali. Dengan teknologi yang digunakan pada LRT Jabodebek, tiap harinya akan mampu mengangkut 180.000 penumpang pada tahun pertama operasinya.

"Setelah beroperasi, LRT akan melengkapi sarana transportasi masal berbasis rel di area Jakarta, sebagaimana yang telah diterapkan pada kota-kota metropolitan lain di seluruh dunia," tulis keterangan kemenkeu seperti dikutip dari laman resminya, Selasa (27/4/2021).

Sebagai informasi, tahun 2015 telah menjadi momentum peluncuran moda transportasi perkotaan dengan basis rel sebagai solusi mengurangi kemacetan di kota-kota besar.

Beberapa proyek utama yang telah diluncurkan Pemerintah, yaitu pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang melibatkan peran BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Adhi Karya, serta Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikembangkan dengan skema business to business.

Khusus pada proyek LRT Jabodebek, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak hanya memberikan dukungan fiskal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), namun juga melalui jaminan pemerintah atas pinjaman sindikasi sebesar Rp18,1 triliun, pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp1,15 triliun, serta tambahan pendanaan pembangunan depo sebesar Rp4,2 triliun.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓