Jawaban Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal Rumor Jadi Menteri Investasi

Oleh Liputan6.com pada 26 Apr 2021, 13:30 WIB
Diperbarui 26 Apr 2021, 13:59 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)
Perbesar
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menanggapi rencana pembentukan Kementerian Investasi dan juga rumor dirinya akan menjabat sebagai Menteri Investasi. Bahlil menjelaskan bahwa pembentukan kementerian baru adalah kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya ini pembantu presiden jadi itu kewenangan dari bapak presiden. Itu adalah hak prerogatif bapak presiden," kata Bahlil dalam konferensi pers, di kantornya di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Bahlil mengaku tidak memiliki kewenangan atau intervensi terhadap Kementerian Investasi tersebut. Sebab, saat ini BKPM hanya mengerjakan sesuai dengan apa yang ditugaskan baik dalam aturan maupun perintah lisan.

Hal tersebut ditujukan dalam rangka menjaga iklim investasi, meningkatkan realisasi investasi dan bagaimana memudahkan semua bagi investor baik dalam maupun luar negeri dan mendorong tumbuhnya dunia dunia usaha baru.

"Itu posisi kami di sini jadi. Sekali lagi mohon maaf posisi BKPM tidak mempunyai kewenangan sedikit pun untuk memberikan penjelasan detail terkait dengan apa yang ditanyakan memang itu bukan domain BKPM," jelasnya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

DPR: Kementerian Investasi Dibentuk untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Gedung DPR
Perbesar
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Sebelumnya, DPR RI memutuskan untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Hal itu diputuskan dalam Sidang Paripurna Ke-16, Jumat (9/4/2021).

Pimpinan Sidang sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufi Dasco Ahmad, menyebut bahwa pembentukan kementerian itu demi menarik investasi yang berimbas pada penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

"Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Sufmi Dasco.

Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 Perihal Pertimbangan Pengukuhan Kementerian.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓