Bulog Harusnya Bisa Serap 2,5 Juta Ton Beras Petani sampai Akhir 2021

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 24 Apr 2021, 15:00 WIB
Diperbarui 24 Apr 2021, 15:00 WIB
Ratusan Ribu Ton Beras Tak Terpakai di Gudang Bulog
Perbesar
Pekerja saat mengangkut karung berisi beras yang belum terpakai di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Kamis (18/3/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan tahun ini Indonesia tidak akan mengimpor beras. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memprediksi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog bakal mencapai 1,4 juta ton hingga Juni 2021. Bahkan jumlah tersebut diperkirakan akan tercukupi hingga akhir 2021 ini.

Namun demikian, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa menilai, Bulog semustinya bisa melakukan penyerapan beras melebihi target tersebut. Terlebih panen pada tahun ini disinyalir lebih tinggi dibanding 2020 lalu.

"Sebenarnya Bulog masih bisa melakukan serapan yang lebih tinggi dari itu. Sebenarnya bisa menyerap sampai dengan 2,5 juta ton di tahun 2021 ini," ujar Dwi kepada Liputan6.com, Sabtu (24/4/2021).

Menurut dia, jumlah serapan beras itu bisa dicapai, sebab akan masih banyak ruang di gudang Bulog dengan hanya menyerap 1,5 juta ton. Merujuk pada data penyerapan terakhir, Dwi menyebutkan, selama 1,5 bulan terakhit itu sudah mencapai 326 ribu ton.

"Sebagai contoh saja, sejak 1,5 bulan terakhir ini dari 5 Maret sampai tanggal 20 April ini, Bulog kan bisa menyerap 236 ribu ton. Bisa dibayangkan itu 1,5 bulan loh. Itu lumayan tinggi kan," ungkapnya.

"Kalau kapasitas tersebut bisa dipertahankan, enggak ada masalah sebenarnya untuk tahun 2021 ini. Kalau untuk target 1,4 juta ton ya ringan," dia menekankan.

Berdasarkan rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada 2018 lalu, pemerintah telah menugaskan Bulog untuk menjaga cadangan beras CBP pada 1-1,5 juta ton. Dwi menyatakan, angka 1,5 juta ton merupakan jumlah yang ideal untuk menjaga ketersediaan beras jelang musim panceklik pada awal tahun depan.

"Karena 1,5 juta ton itu kan stok akhir tahun. Kalau akhir tahun yang paling aman sekitar 1,5 juta ton, karena kan menghadapi panceklik di Januari-Februari," kata Dwi.

2 dari 3 halaman

Buwas Tak Musnahkan 106 Ribu Ton Beras Turun Mutu, Lalu untuk Apa?

Buwas Bahas Anggaran dan Kinerja Bulog Bersama DPR
Perbesar
Dirut Perum Bulog Budi Waseso memberi penjelasan kepada Komisi IV DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (20/6/2019). Rapat membahas RKA Kementerian dan Lembaga Tahun 2020, evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I dan kinerja Bulog selama tahun 2018. (Liputan6.com/JohanTallo)

Direktur Utama Perum Bulog Waseso mengatakan, saat ini Bulog menyimpan sekitar 106 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu. Itu merupakan sisa beras hasil impor pada 2018.

Pria yang akrab disapa Buwas ini pun memastikan, Bulog tidak akan memusnahkan 106 ribu ton beras turun mutu tersebut. Sebab menurutnya, penurunan kualitas itu masih dalam ambang batas wajar.

"Itu enggak akan dimusnahkan. Mutu hanya tidak seperti ketika beras itu datang, karena namanya beras 3-4 bulan saja pasti sudah turun mutu. Tapi bisa bertahan karena Bulog merawatnya dengan baik," ujarnya dalam sesi teleconference, Senin (29/3/2021).

Buwas menyatakan, kebijakan terhadap beras turun mutu itu nantinya akan diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).

"Karena itu beras CBP (cadangan beras pemerintah), kita tunggu keputusan pemerintah. Apakah dibuat tepung terigu atau apa saja, itu tergantung pemerintah," kata Buwas.

Menurut dia, kewenangan penanganan beras CBP yang turun mutu ini berada di tangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Karena ini kan juga berkaitan dengan industri yang berbahan baku tepung terigu, itu ada di Kemenperin. Jadi nanti Kemenperin akan koordinir ini sehingga membantu penanganan lebih lanjut terhadap beras sisa impor ini," jelasnya.

Meski terus menjaga kualitas beras turun mutu ini, Bulog berharap akan segera ada keputusan terkait sisa impor 2018 tersebut. Terlebih ongkos perawatan beras hingga bertahun-tahun juga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

"Kalau ini terus menerus tidak digunakan, maka beras ini akan ditambahi dengan biaya yang tinggi, maka jatuhnya akan mahal. Sehingga kita tidak ingin begitu, harus ada percepatan untuk penanganan beras sisa impor ini," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓