Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Harus Libatkan Pakar Lingkungan hingga Arsitektur

Oleh Tira Santia pada 22 Apr 2021, 11:15 WIB
Diperbarui 22 Apr 2021, 11:15 WIB
Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi
Perbesar
Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid berharap pembangunan ibu kota negara yang baru di Kabupaten akan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, baik di bidang perencanaan regional, arsitektur, lingkungan hidup, dan ekonomi.

“Pelibatan pakar dari berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan, untuk menciptakan ketersambungan antara tahapan perencanaan mulai dari level makro hingga level mikro dalam tahapan-tahapan pembangunan," kata Arsjad di Jakarta, pada Kamis (22/4/2021).

Arsjad yang kini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, periode 2021-2026 mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Rencananya, wilayah itu akan berperan sebagai ibu kota pemerintahan dan Jakarta dijadikan sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.

“Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara adalah lokasi yang sangat strategis karena memiliki lahan yang luas. Pemindahan ibu kota negara juga secara otomatis akan menciptakan sentra-sentra baru perekonomian dan menumbuhkan populasi pengusaha nasional di daerah,” jelas Arsjad.

Direktur Utama PT Indika Energy Tbk itu mengungkapkan, ibu kota negara yang akan dibangun pemerintah adalah sebuah kota dunia yang menampung semua kalangan dari berbagai latar belakang bangsa dan budaya, sehingga wajar apabila banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ibu kota negara yang sangat didambakan bangsa Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah pada rencana pembangunan ibu kota negara yang baru. Sejak awal perencanaan, pemerintah sangat terbuka menerima masukan-masukan dari pengusaha dan kalangan lainnya. Ini penting dan menjadi awal yang baik," jelas dia.

Arsjad meyakini pelibatan pakar dari beragam disiplin ilmu akan mewujudkan sebuah ibu kota negara yang nantinya menjadi contoh bagi dunia internasional mengenai upaya Indonesia membangun kota negara dengan menjunjung tinggi pelestarian alam, hutan hujan tropis, dan keberpihakan kepada masyarakat lokal.

2 dari 4 halaman

Titik Nol Pembangunan Ibu Kota Negara

Kawasan IKN
Perbesar
Kawasan calon Ibu Kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Mayoritas dimiliki Hasyim Djoyohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Pekan lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan titik nol pembangunan ibu kota negara dan lokasi Istana Negara di Penajam Paser Utara.

Saat ini, persiapan tentang pemindahan ibu kota negara telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dab aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi di ibu kota negara.

Pembangunan ibu kota negara juga dirancang sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Adapun target pembangunan hingga 2024 meliputi pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di KIPP diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah tercantum di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

3 dari 4 halaman

Infografis Merancang Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Infografis Merancang Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Perbesar
Infografis Merancang Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. (Liputan6.com/Abdillah)
4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓