Ekonom Nilai Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud Hambat Pemulihan Ekonomi

Oleh Athika Rahma pada 21 Apr 2021, 20:05 WIB
Diperbarui 21 Apr 2021, 20:07 WIB
Unjuk Rasa Mahasiswa di Depan Kemendikbud
Perbesar
Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu membakar ban saat unjuk rasa di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Mereka menuntut adanya keringanan uang tunggal kuliah (UKT) sebesar 50 persen di tengah pandemi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghambat pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Bhima, harusnya pemerintah fokus meningkatkan riset dalam menangani pandemi Covid-19. Apalagi, jumlah peneliti di Indonesia masih sangat rendah.

"Kami sayangkan, kenapa dalam situasi sekarang yang dikorbankan itu Kemenristek, dilebur ke Kemendikbud. Padahal sekarang ini momentum riset di tengah pandemi ini jadi faktor utama pemuliham ekonomi nasional," kata Bhima dalam diskusi virtual, Rabu (21/4/2021).

Menurut data Indef di tahun 2020, jumlah peneliti di Indonesia berkisar antara 216 orang per 1 juta penduduk. Dibandingkan dengan Vietnam, jumlahnya 707 orang per 1 juta penduduk.

Negara maju seperti Jerman memiliki 5.211 orang peneliti per 1 juta penduduk, Jepang 5.331 orang dan tertinggi, Korea Selatan punya 7.890 orang peneliti per 1 juta penduduk.

Di sisi lain, belanja riset Indonesia juga hanya 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dibandingkan Malaysia, nilainya 1,1 persen dari PDB. Negara maju seperti Jepang anggaran risetnya 3,4 persen dari PDB, sedangkan Korea Selatan 4 persen dari PDB.

"Jadi jumlah risetnya kalah, belanja riset kalah," kata Bhima.

Video Pilihan Hari Ini

BERANI BERUBAH: Bertani di Atas Masjid