Sukses

Anggaran Vaksinasi Cs Tembus Rp 130 T, Bisa Buat Bangun Apa Saja?

Anggaran yang dialokasikan untuk mendanai vaksinasi, perawatan, serta testing dan tracing Covid-19 cukup fantastis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran yang dialokasikan untuk mendanai vaksinasi, perawatan, serta testing dan tracing Covid-19 cukup fantastis. Di mana jumlahnya mencapai sebesar Rp130,03 triliun.

"Dana yang sangat besar. Dana ini setara dengan pembangunan 9.352 km jalan atau pembangunan 293.222 m jembatan, atau pembangunan 67.708 unit sekolah," kata Sri Mulyani dikutip dari laman Facebooknya, Rabu (21/4).

Anggaran yang besar itu merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Sebab ini tidak hanya menyangkut hidup manusia, tapi juga keberlangsungan pembangunan negara Indonesia.

Akan tetapi, anggaran yang sangat besar ini tidak akan maksimal manfaatnya jika tidak didukung oleh keseriusan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga disiplin kesehatan.

"Baik yang telah divaksinasi maupun yang masih menunggu divaksin, ayo selalu waspada terhadap penyebaran Covid-19," katanya.

"Kita tetap patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M!," seruan Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Tinjau Vaksinasi Perbankan, Sri Mulyani: Anggaran Vaksin dari APBN, Supaya Ingat Saja

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa program vaksinasi bagi seluruh masyarakat dibiayai dengan menggunakan uang negara.

Hal itu disampaikan saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan vaksinasi pelaku perbankan dan pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Saya diminta Bapak Presiden untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena anggaran vaksinnya dari APBN ya, supaya mengingatkan saja," kata dia di Jakarta, Rabu (31/3).

Tahun ini pemerintah menyediakan anggaran untuk program vaksinasi sebesar Rp58,18 triliun. Anggaran ini masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu klaster kesehatan dengan total alokasi mencapai Rp176,3 triliun.

Bendahara Negar itu menambwhkan, pelaksanaan vaksinasi bagi pelaku di sektor keuangan ini sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sebab, sektor keuangan dinilai memiliki peran penting untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"Ini perhatian Bapak Presiden supaya kegiatan ekonomi segera pulih kembali. Jadi untuk sektor keuangan, apakah perbankan dan pasar modal menjadi prioritas kita semua," tukasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

3 dari 3 halaman

Sri Mulyani Ingin Sektor Keuangan Kembali Pede Usai Program Vaksinasi COVID-19

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ikut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau program vaksinasi COVID-19 pelaku perbankan dan pasar modal yang diselenggarakan Rabu, (31/3/2021) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Saya diminta Bapak Presiden untuk menyapa bapak ibu sekalian. Mungkin karena ini anggaran vaksin dari APBN, ya. Supaya mengingatkan saja,” ujar Sri Mulyani, Rabu (31/3/2021).

Adapun program vaksinasi kali ini diprioritaskan bagi tenaga-tenaga yang berada di garis depan untuk melayani sektor keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal.

Sri Mulyani mengatakan, hal ini dilakukan agar sektor finansial dapat segera pulih dari hantaman pandemi COVID-19 sepanjang 2020.

"Saya berharap seluruh teman-teman yang ada di sektor keuangan, baik di perbankan, non -bank, dan di capital market semuanya bisa kembali memiliki confidence, karena itu sangat menentukan pemulihan ekonomi kita semuanya,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengingatkan meski sudah menjalani program vaksinasi COVID-19 tetap memakai masker dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Dalam peninjauan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Selain itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi, Ketua Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Haryanto T. Budiman, dan Ketua Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) Kartiko Wirjoatmodjo.  

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.