LPEI Akui Pembiayaan Ekspor Bagi UMKM Kalah Ketimbang Korporasi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyadari, masih banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki persoalan untuk bisa meningkatkan kinerja dan daya saing ekspornya. Menurutnya, persoalan itu muncul baik dari pemahaman atas UMKM itu sendiri, serta regulasi yang dibuat pemerintah.

Masalah yang kerap dialami oleh UMKM seperti masalah legalitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta prosedur ekspor impor. Kebanyakan UMKM masih tidak memahami dan menyadari pentingnya itu semua.

Sementara dari sisi regulasi, aturan pembatasan impor atau ekspor, izin berusaha, izin usaha industri, izin usaha perdagangan, sertfikasi keamananan pangan, sertifikasi halal dan mahalnya biaya sertifikasi masih jadi penghalang bagi UMKM.

"Ini merupakan area yang pemerintah akan terus lakukan penyederhanaan. Ini merupakan PR (Pekerjaan Rumah) bagi pemerintah terus untuk sederhanakan. Namun bagi usaha kecil untuk terus perhatikan legalitas kegiatan usaha," ujarnya dalam acara Memacu Ekspor UKM, secara virtual, Selasa (20/4).

Tak hanya itu, dari sisi pembiayaan UMKM juga memiliki askses yang cukup sulit untuk mendapatkannya. Sebab UMKM di Tanah Air memiliki anggunan terbatas dan modal terbatas.

Bahkan para UMKM sering dihadapkan pada suku bunga tinggi saat akses pendanaan dari lemnaga keuagan (LK) serta proses dan wkatu lama untuk dapatkan pinjaman dan minimnya pemahaman akan pembukuan.

Namun untuk menjawab hal tersebut, pemerintah sudah lakukan berbagai upaya untuk turunkan suku bunga untuk Usaha Kecil Menengah. "KUR merupakan salah satu contoh dimana volume dan aktivitas untuk UMKM terus ditingkatkan," ujarnya.