Sukses

Mandat BI akan Diperluas, Ini Konsekuensinya

Pengambilan keputusan Bank Indonesia akan sering didasarkan pada data yang lagging dan tidak mencerminkan kondisi makroekonomi.

Liputan6.com, Jakarta - Mandat yang harus diemban oleh Bank Indonesia (BI) akan diperluas. Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-undang Sektor Keuangan. UU tersebut akan masuk dalam Prolegnas 2021.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan konsekuensi perluasan mandat Bank Indonesia. Salah satunya keputusan bank sentral tidak akan menggambarkan kondisi makroekonomi terkini.

"Data pengangguran dirilis dua kali setahun, data pertumbuhan ekonomi dirilis empat kali setahun, sedangkan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dilaksanakan setiap bulan," ujar Josua dalam diskusi online, Jakarta, Senin (19/4/2021).

"Pengambilan keputusan Bank Indonesia akan sering didasarkan pada data yang lagging dan tidak mencerminkan kondisi makroekonomi saat ini," sambungnya.

Josua melanjutkan, tingkat pengangguran yang Ideal atau Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) sangat sulit untuk diestimasi bahkan sekalipun data tingkat pengangguran bulanan tersedia.

"Asumsi pemodelan untuk menentukan NAIRU, struktur ekonomi tidak berubah di jangka panjang. Pada kenyataannya perubahan struktural dalam perekonomian menyebabkan pasokan tenaga kerja dan aggregate supply berubah dan membuat NAIRU menjadi tidak akurat," katanya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bank Indonesia perlu independen

Josua melanjutkan, hal lain yang akan diatur dari RUU ini adalah independensi Bank Indonesia. Dia menekankan, bank sentral perlu Independen sebab tekanan politik membuat kebijakan moneter yang konsisten dan kredibel sulit dicapai.

Istilah teknis untuk hal tersebut adalah adanya time inconsistency problem. Nantinya apabila pemerintah dibiarkan untuk mengatur kebijakan moneter akan terjadi inkonsistensi penyelesaian suatu masalah.

"Kebijakan moneter yang independen memungkinkan bank sentral untuk mengambil keputusan yang tidak populer di mata publik namun penting bagi kesehatan ekonomi di jangka panjang," jelasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.