Akibat Isu Kelangkaan, Petani Khawatir Ada Impor Gula Lagi

Geliat Petani Tebu di Tengah Ekspansi Gula Impor — Aktivitas petani tebu di Desa Betet, Pesantren, Kediri, Jatim pada akhir September lalu. Bulog hanya membeli sekitar 100 ribu ton, sehingga sebagian petani terpaksa menjual gula dengan harga di bawah Rp 9.000 per Kg. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) membantah soal kabar kelangkaan gula rafinasi di Jawa Timur. Kabar tersebut dinilai tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Menurut Soemitro, kabar mengenai kelangkaan tersebut tidak benar, apalagi hingga membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kesulitan berproduksi bahkan nyaris gulung tikar.

Pakar Hukum Pidana UI Minta Kejagung Terbuka dan Transparan dalam Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula
Usut Korupsi Impor Gula, Kejagung Periksa Pihak Jawamanis Rafinasi dan Duta Sugar

"UMKM apa yang di Jawa Timur enggak bisa berproduksi? Masih jalan seperti biasanya kok," kata dia dikutip Jumat (16/4/2021).

Menurut Soemitro, kesulitan yang dialami UMKM saat ini bukan dampak dari kelangkaan gula, melainkan lantaran terkena imbas pandemi. Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada satupun pihak yang mengeluh kepadanya terkait ketersediaan bahan baku gula.

Kemudian terkait dengan tidak adanya pabrik gula rafinasi di Jawa Timur, Soemitro menurutkan memang sejak dulu provinsi paling timur Pulau Jawa tersebut tidak memiliki pabrik gula rafinasi. Sedangkan yang berdiri di provinsi tersebut adalah pabrik gula yang mengolah gula konsumsi.

"Pabrik gula rafinasi memang dari dulu ada 11 (di luar wilayah Jawa Timur). Dari dulu Jawa Timur enggak ada pabrik gula rafinasi," lanjut dia.

Dibalik itu, justru yang dikhawatir Soemitro dari isu kelangkaan gula rafinasi ini adalah dibukanya kembali impor gula. Jika itu terjadi, maka akan meresahkan para petani tebu di Tanah Air, sebab berpotensi membuat harga gula dalam negeri anjlok.

"50 persen petani tebu itu ada di Jawa Timur. Kalau tambah lagi (impor) kita semakin hancur," tutup dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) mengamankan 97.700 kilogram (kg) gula kristal rafinasi (GKR) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

2 dari 3 halaman

Kemenperin Kirim Tim Usut Kelangkaan Gula Rafinasi di Jatim

Kementerian Perindustri (Kemenperin) angkat bicara terkait dengan keluhan Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI) soal Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.

Menurut Ketua APEI KH. Muhammad Zakki, Permenperin ini membuat stok gula di Jawa Timur langka sehingga merugikan industri makanan minuman (mamin).

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim mengatakan, saat ini stok gula berlimpah. Sehingga isu kelangkaan gula, khususnya bagi sektor industri perlu dibuktikan.

"Sangat mencukupi karena (gula rafinasi) didistribusikan berdasarkan kebutuhan," kata dia, dikutip Kamis (15/4/2021).

Terlebih sejauh ini, lanjut Abdul Rochim, pihaknya belum menerima laporan kekurangan gula rafinasi dari pelaku industri yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi).

"Jika memang benar terjadi (kelangkaan), seharusnya Gapmmi juga melaporkan kepada kami," kata dia.

Namun, sebagai tindak lanjut dari keluhan APEI ini, Abdul Rochim menyatakan akan menurunkan tim guna mengecek langsung unit usaha pengguna gula rafinasi milik Ketua APEI KH. Muhammad Zakki yang selama ini mengeluhkan kelangkaan gula tersebut. Tim tersebut juga akan dibantu oleh Sucofindo dan BPPT.

"Kita juga sudah kirimin surat untuk selesaikan dengan yang di Jatim," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kemenperin Supriadi, menjelaskan, sebenarnya Permenperin Nomor 3 Tahun 2021 merupakan kebijakan pengaturan produksi pada pabrik gula sebagai upaya untuk memenuhi gula untuk kebutuhan konsumsi dan gula untuk kebutuhan industri dalam hal ini makanan, minuman dan farmasi.

Setidaknya, ada 3 poin penting di dalam peraturan ini tersebut. Pertama, penertiban dalam produksi gula pada pabrik gula untuk mengurangi potensi kebocoran atau rembesan gula

Hal ini sesuai dengan Keppres 57 Tahun 2004 yaitu penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan, seperti Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar), dan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar).

3 dari 3 halaman

Kebutuhan Gula Nasional

Ilustrasi Gula — Ilustrasi gula (dok. Pixabay.com/Putu Elmira)

Sebagai informasi, pada 2021, kebutuhan gula nasional sekitar 5,9 juta ton (industri 3,1 juta ton dan konsumsi 2,8 juta ton). Sementara produksi dalam negeri hanya 2,15 juta ton gula kristal putih (GKP), sehingga masih harus impor 3,76 juta ton (industri 3,1 juta ton dan konsumsi 647 ribu ton), setara dengan 3,99 juta ton raw sugar/GKM.

Kedua, dengan adanya peraturan ini, pabrik gula (PG) dapat berproduksi sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. PGR memproduksi GKR untuk melayani industri maminfar, sedangkan PG berbasis tebu memproduksi GKP untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi sebagai upaya mencapai swasembada gula nasional.

PGR tidak boleh memproduksi GKP untuk konsumsi, begitu juga PG basis tebu tidak boleh memproduksi gula industri/GKR, sehingga masing-masing fokus pada produksinya.

Dan ketiga, adanya Permenperin Nomor 3 Tahun 2021 akan menjamin ketersediaan gula konsumsi atau GKP untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dan gula industri atau GKR sebagai bahan baku/bahan penolong industri makanan, minuman dan farmasi.

Ketersediaan gula konsumsi (GKP) akan dipenuhi oleh PG berbasis tebu, dengan bahan baku tebu maupun bahan baku raw sugar impor (yang dihitung dari defisit neraca gula konsumsi nasional).

Sedangkan, ketersediaan gula industri (GKR) akan dipenuhi oleh PGR yang berbahan baku raw sugar impor karena produksi gula di dalam negeri belum dapat mencukupi kebutuhan industri maminfar.