Kebakaran Hutan hingga Deforestasi, Indonesia Komitmen Jaga Keseimbangan Lingkungan

Oleh Andina Librianty pada 16 Apr 2021, 09:09 WIB
Diperbarui 16 Apr 2021, 09:13 WIB
Airlangga Hartarto
Perbesar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Indonesia memimpin forum dialog Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) sebagai co-chair bersama dengan Inggris, selaku tuan rumah KTT Perubahan Iklim COP26.

Di tengah banyaknya kebijakan perdagangan yang restriktif dari negara-negara Eropa, melalui forum ini Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

"Indonesia akan memimpin dengan memberikan contoh (leading by example)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Ia menuturkan, Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret sebagai negara pertama yang mengimplementasikan Voluntary Partnership Agreement (VPA) on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bersama Uni Eropa dan Inggris. Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Pada 2020, Indonesia juga telah berhasil menurunkan 91,84 persen luas area kebakaran lahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kebakaran hutan di Indonesia pada tahun lalu adalah seluas 300.000 hektare.

Sementara itu di Amerika Serikat seluas 3,5 juta hektare, di Uni Eropa seluas 400.000 hektare, hutan amazon seluas 2,2 juta dan 18,6 juta hektare di Australia pada periode yang sama.

Airlangga dalam forum tersebut juga menjelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan produksi dan perdagangan berkelanjutan, yaitu dengan penerapan sistem jaminan legalitas kayu dan minyak sawit berkelanjutan (ISPO).

Kemudian upaya mengurangi kayu illegal dan deforestasi, upaya restorasi dan rehabilitasi lahan gambut, serta penetapan lahan konservasi.

"Upaya dilakukan untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen di 2030, dan bahkan bukan tak mungkin dengan dukungan kerjasama internasional diperkirakan dapat dikurangi hingga 41 persen emisi di 2030," tutur Airlangga.

 

Saksikan Video Ini

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Wadah Negara-negara di Dunia

FOTO: Kemristek Beri GeNose C19 kepada Kemenko Perekonomian untuk Deteksi COVID-19
Perbesar
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan saat menerima GeNose C19 dari Menristek Bambang Brodjonegoro di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/3/2021). GeNose C19 diharapkan dapat semakin dikenal dan dimanfaatkan secara lebih masif. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Adapun Forum FACT merupakan salah satu side event yang akan diselenggarakan sepanjang tahun dalam rangkaian kegiatan menuju Sidang Perubahan Iklim COP26 yang agenda puncaknya akan diadakan pada November di Glasgow, Inggris.

Pertemuan awal pejabat negara setingkat Menteri (First Ministerial Roundtable) dari 26 negara telah dilakukan pada Kamis (15/04).

Forum dialog ini bertujuan menjadi wadah kolaborasi, baik bagi negara-negara produsen maupun konsumen dalam mempromosikan perdagangan komoditas dan pembangunan, sembari menguatkan perlindungan terhadap lingkungan dan hutan.

Conference to The Parties (COP) merupakan konferensi pengambilan keputusan tertinggi terkait Konvensi Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Framework Convention on Climate Change - UNFCCC).

"Pertemuan perdana tingkat menteri ini memberi kita kesempatan untuk melakukan dialog terbuka antara negara-negara produsen dan konsumen dalam masalah keberlanjutan guna mempromosikan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial serta perlindungan lingkungan," tutur Airlangga.

Pertemuan ini menyepakati Joint Statement on Principles for Collaboration under the Sustainable Forest Management, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue.

Lebih lanjut, forum menyepakati pembentukan empat kelompok kerja, yaitu Trade and Market Development, Smallholder Support, Transparency and Tracebility, dan Research, Development and Innovation yang akan segera menyusun Peta Jalan (Roadmap) mengenai langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah.

 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya