Sukses

Biaya Bangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, Seberapa Besar?

Wika coba melakukan negosiasi dengan pihak China agar porsi Indonesia di proyek Kereta Cepat Jakarta-China bisa dipangkas lebih kecil dari 60 persen.

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika, Agung Budi Waskito, mengungkapkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) yang tidak sedikit.

PT KCIC saat ini tengah menghitung pembesaran biaya pada proyek tersebut. Namun berdasarkan informasi yang didapatnya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak 20 persen dari nilai awal sebesar USD 6,071 miliar.

"Berapa besarnya, tentunya kita akan tunggu. Tapi yang saya dengar kurang lebih hampir 20 persen, tapi masih dihitung," kata Agung dalam sesi webinar, Rabu (14/4/2021).

Agung menyatakan, kondisi ini tentunya akan berdampak langsung terhadap Wijaya Karya sebagai salah satu pemegang saham utama di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

"Efeknya terhadap Wika, bahwa saat ini Wika menjadi salah satu pemegang saham paling besar yang ada di PSBI, yaitu 60 persen. Kemudian di China portion 40 persen, Wika kurang lebih 37 persen," papar dia;

Menghadapi situasi ini, Wika coba melakukan negosiasi dengan pihak China agar porsi Indonesia di proyek Kereta Cepat Jakarta-China bisa dipangkas lebih kecil dari 60 persen.

"Sehingga secara keseluruhan nantinya cost overrun yang terjadi ini sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap apa yang sudah kita setorkan. Harapan kami memang porsi daripada Indonesia lebih kecil daripada sekarang, sehingga cost overrun yang ada bisa ditanggung oleh pemerintah sana," bebernya.

 

 

Saksikan Video Ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Menko Luhut Minta KPK Ikut Awasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi proyek strategis nasional, salah satunya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurut Luhut, pengawasan KPK dilibatkan agar pelaksanaan proyek bisa efisien dan hemat anggaran.

"Kemarin saya lihat proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, banyak yang bisa kita hemat sebenarnya kalau dari perencanaan, KPK sudah ikut terlibat melihat sendiri" kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Luhut sendiri baru menunjungi proyek KCJB, Senin (12/4/2021) lalu. Dalam kunjungannya, Luhut meminta agar proyek ini bisa selesai di tahun 2022, sesuai target. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi 3 bulanan.

Selain proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut juga mengatakan KPK akan terlibat dalam penataan ekspor impor.

"KPK di semua proyek akan terlibat termasuk penataan ekspor di Bangka-Belitung, kemarin tidak jelas yang didapatkan dan dilaporkan berbeda. Bea Cukai sudah memproses hal itu," ujarnya.

Menurut Luhut, KPK memiliki peran yang 'sakti'. Pencegahan harus dilakukan dengan baik agar tingkat korupsi bisa turun. "Kalau hanya sekadar penindakan tanpa pencegahan itu tidak arif," ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.