Jokowi Bentuk Kementerian Investasi, Luhut Jadi Menterinya?

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 14 Apr 2021, 12:20 WIB
Diperbarui 14 Apr 2021, 12:49 WIB
20160517- Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan-Jakarta- Herman Zakharia
Perbesar
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan saat wawancara khusus di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (17/5) Luhut berbagi cerita tentang masalah komunis, Poso dan pemilihan Ketua Partai Golkar. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini diisukan akan segera melakukan reshuffle kabinet, salah satunya membentuk Kementerian Investasi. Wancananya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan beralih status dari sebuah lembaga menjadi Kementerian Investasi.

Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, coba buka kemungkinan baru akan pembentukan Kementerian Investasi.

Menurut dia, bisa saja Jokowi memecah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) jadi dua instansi terpisah, dimana salah satunya akan menjadi Kementerian Investasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menterinya

"Bisa jadi nanti bagian Kemenko maritim diatur terpisah. Semntara ada yang baru yakni Kementerian Investasi," ujar Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (14/4/2021).

"Karena dibatasi 34 kementerian, kelihatanya opsi itu yang paling mungkin sejalan dengan pembubaran Kemenristek yang dilebur ke Kemendikbud," dia menambahkan.

Bhima menilai, jika sudah menjadi satu instansi terpisah, Kementerian Investasi nantinya bisa berdiri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pandangan tersebut sedikit berbeda dari banyak penilaian bahwa BKPM nantinya akan beralih status jadi Kementerian Investasi. Pengamat APBN, Awalil Rizky mengaku tidak terlalu terkejut dengan hasil rapat paripurna DPR Jumat (9/10/2021) lalu yang mengesahkan lahirnya Kementerian Investasi.

Sebab dari sisi anggaran APBN tahun 2021, alokasi untuk BKPM telah dinaikkan hingga 2,5 kali lipat. "Dari sisi anggaran pertanda itu sudah ada. Alokasi BKPM ini naik 2,5 kali lipat. Jadi sudah kelihatan," kata Awalil beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

Anggaran BKPM

20151026-BKPM Luncurkan Layanan Investasi 3 Jam-Jakarta
Perbesar
Sejumlah konsumen menunggu di kantor BKPM, Jakarta, Senin (26/10/2015). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan komitmen pemerintah demi memberikan pelayanan prima dan cepat kepada investor. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia melanjutkan, bila dibandingkan, anggaran BKPM pada 2019 dan 2020 berada di kisaran Rp 400 miliar. Namun alokasi anggaran tahun 2021 meroket hingga di atas Rp 1 triliun. Padahal dari rincian matrik, program BKPM tidak banyak perubahan dan cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum 2021, anggaran BKPM belum pernah menjadi prioritas pemerintah. Kenaikan alokasi untuk BKPM tidak sebesar dari kenaikan anggaran kementerian dan lembaga lain.

"Nah baru tahun 2021 ini memang sudah naik dan ini sepertinya sudah dinaikkan buat jadi kementerian. Tapi dilihat dari matrik capaian BKPM ini tidak banyak berubah," ujar Awalil.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓