Fakta-Fakta THR 2021, Tak Boleh Dicicil hingga Sanksi Menanti Pengusaha

4. Ketentuan Pembayaran THR 2021

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Ida di Jakarta, pada Virtual Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta, Senin (12/4/2021).

Dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

5. Kemnaker Minta Pemda Tegakkan Hukum

Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

Menaker Ida meminta Gubernur beserta Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Ia juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.

6. Pengusaha Bisa Bayar THR H-1, Tapi Wajib Buka Laporan Keuangan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, perusahaan yang tidak mampu membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan secara tepat waktu pada H-7 Idul Fitri 2021 akibat dampak pandemi Covid-19 bisa mendapat kelonggaran. Tentunya sesuai dengan kesepakatan bersama buruh atau pekerja.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang dikeluarkan per 12 April 2021 dan ditujukan kepada para kepala daerah.

"Pengusaha yang tidak mampu membayar THR Keagamaan agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan," ungkap Ida Fauziyah dalam acara konferensi pers tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4/2021).

Ida bilang, kesepakatan yang dicapai dengan dialog birpartit sendiri harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Kemudian harus disertai itikad baik antara kedua belah pihak.

"(Hasil) kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR dengan paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 atau H-1," imbuhnya.

Dia menambahkan, kesepakatan itu sendiri harus dilakukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. "Laporan keuangan perusahaan yang benar adalah dua tahun terakhir," terangnya.

Selain itu, kesepakatan ini dipastikan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga buruh tetap menerima haknya untuk mendapatkan THR Keagamaan secara utuh.

7. Sanksi Denda Menunggu Pengusaha yang Telat Bayar THR

Perusahaan tak boleh telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada H-7 Idul Fitri 2021. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan akan memberikan sanksi administrasi hingga denda kepada perusahaan yang tidak melaksanakan aturan tersebut.

Terkait denda, perusahaan diwajibkan membayar 5 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan kepada pekerja atau buruh. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Denda 5 persen dari total THR harus dibayarkan saat berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ucapnya dalam acara konferensi pers tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4/2021).

Menaker Ida menambahkan, pembayaran denda 5 persen tersebut juga tak serta merta menghapus kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh. Sehingga perusahaan tetap harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan THR.

Sedangkan terkait dengan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayar THR keagamaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan merujuk peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2. Menaker Ida bilang, pemberian sanksi sendiri akan dilakukan secara bertahap.

"Sanksi administratif tersebut yang pertama berupa poin a: teguran tertulis, poin b: pembatasan kegiatan usaha, poin c: penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan poin d: pembekuan kegiatan usaha," bebernya.

Pun, kata Menaker Ida, pemberian sanksi administrasi tersebut juga tak serta merta menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Saya kira itu ya sama," tutupnya.

8. Buruh ingatkan perusahaan tak cicil bayar THR 2021

Presiden Kelompok Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengapresiasi keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang mewajibkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 pada H-7 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah.

Di sisi lain, Iqbal juga mendesak kepada pihak pengusaha agar mematuhi ketentuan tersebut, dengan cara tidak membayar THR secara setengah-setengah sambil dicicil.

"Di situ dinyatakan dalam surat edaran bahwa THR tahun 2021 wajib dibayar penuh oleh pengusaha kepada buruhnya, dan dilakukan H-7 sebelum hari raya, dan tidak boleh dicicil," ujar Iqbal dalam siaran videonya kepada Liputan6.com, Senin (12/4/2021).

"Tuntutan tentang THR yang tidak boleh dicicil ini secara seirama dengan tuntutan KSPI dan buruh Indonesia, yang disampaikan hari ini 12 April 2021, yaitu membayar THR untuk tidak dicicil untuk tahun 2021," tegasnya.

Oleh karenanya, dia menambahkan, kelompok serikat buruh meminta seluruh pengusaha di Indonesia untuk mematuhi surat edaran Menaker tersebut.

"Bagi pengusaha yang tidak mampu di situ dinyatakan berunding secara Bipartit dengan serikat buruh atau perwakilan buruh dengan melampirkan, memberikan laporan pembukuan keuangan perusahaan yang merugi 2 tahun. Bilamana itu tidak ada, maka wajib membayar THR tahun 2021 ini secara penuh dan tidak dicicil," pintanya.

Menurut dia, THR yang dibayarkan secara penuh akan meningkatkan daya beli (purchasing power) dari kaum buruh. Sehingga turut meningkatkan konsumsi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang bisa kembali positif.

"Oleh karena itu, kami minta pengusaha mematuhi Surat Edaran Menaker tentang THR 2021, dan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tindakan law enforcement, penegakan aturan apabila ada pengusaha yang tidak mematuhi surat edaran," kata Said Iqbal.