Brebes Sosialisasikan Perda Cegah Alih Fungsi Lahan

Oleh Liputan6.com pada 07 Apr 2021, 19:45 WIB
Diperbarui 07 Apr 2021, 19:45 WIB
Wilayah Sentra Padi
Perbesar
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri panen padi bersama musim tanam (MT) 2020/2021 di Desa Lawallu, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Barru. Dok Kementan

Liputan6.com, Jakarta - Kabupaten Brebes melakukan sosialisasi peraturan daerah (perda) nomer 13 tahun 2019 dalam rangka upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian dan hutan.

Lahan Pertanian, hutan lindung yang menjadi pemukiman, maupun alih lahan produktif merupakan masalah yang akan timbul dikemudian hari, disamping berkurangnya lahan pangan, juga dapat berpengaruh terhadap berkurangnya hutan yang berfungsi sebagai pelindung, sehingga dampaknya adalah bencana alam.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, makin berkurangnya lahan pertanian salah satunya disebabkan mudahnya izin beralihnya lahan pertanian ke non pertanian. Hal itu dikarenakan, lahan pertanian pangan, terutama sawah, merupakan lahan dengan land rent yang rendah.

"Diharapkan Dinas terkait khususnya pertanian mengetahui dan diikutsertakan juga dalam pembentukan Tim Teknis. Di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota sangat penting dan perlunya peran serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu," jelas Mentan SYL, Rabu (7/4).

Penyebab lainnya, jelas Mentan SYL, permasalahan dalam lambatnya penyusunan Perda tentang RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perda RTRW Kab/Kota yang sudah dibahas di tingkat pusat dalam hal ini BKPRN Pusat, masih dibahas kembali dengan DPRD Kabupaten/Kota termasuk pembahasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Diharapkan Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota agar aktif mengikuti perkembangan penyusunan RTRW di masing-masing wilayahnya," kata Mentan SYL.

2 dari 3 halaman

Terintegrasi

Hiruk-pikuk Petani Gorontalo Sambut Musim Panen dengan Bergotong royong
Perbesar
Petani menggiling saat musim panen padi di sawah Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo (15/3). Mulai dari menyabit padi hingga sudah menjadi bulir gabah itu semua mengunakan tenaga manusia. (Liputan6.com/Arfandi Ibrahim)

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengungkapkan, jika disesuaikan dengan amanat UU 41/2009 menyebutkan, penetapan LP2B cukup diintegrasikan dalam Perda RTRW kemudian ditindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetap menyusun dan menerbitkan Perda PLP2B diharapkan mengakomodir muatan lokal dan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi, Kabupaten/Kota yang bersangkutan," kata Sarwo Edhy. 

Sarwo Edhy mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menetapkan Perda RTRW. Namun dalam pelaksanaannya memang belum semua daerah menyelesaikan Perda RTRW. Bahkan bagi yang sudah menetapkan RTRW ada yang belum menetapkan LP2B, serta belum didukung data spasial yang menunjukan zonasi penetapan LP2B tersebut.

"Salah satu upaya penyempurnaan penetapan LP2B adalah melalui Revisi Perda RTRW Provinsi, Kab/Kota," tambah Sarwo Edhy.

Kepala Bidang DPSDA Ashari dalam sosialisasinya memaparkan masalah ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan aturan yang merupakan langkah pemerintah daerah (Pemda) guna mengatasi hal-hal tersebut.

Dikatakan Ashari, dengan mengacu kepada aturan yang dikemas dalam peraturan daerah (perda) nomer 13 tahun 2019. Penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes tersebut dibagi dalam tiga zona wilayah antara lain zona hijau, zona kuning dan zona merah.

"Dengan kondisi keprihatinan tersebut maka, Perda nomer 13 tahun 2019 sebagai kontrol dalam mengatur pengendalian tatanan ruang lingkup wilayah Kabupaten Brebes agar bisa menekan laju pengalih fungsi lahan secara ilegal tanpa pertimbangan dan perijinan dari dinas yang berwenang," jelasnya.

Sementara Setda Bidang Hukum Kabupaten Brebes Yanti mengatakan, dasar hukum implementasi dan konsekuensi pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izin pemanfaatan tata ruang yang telah dikeluarkan.

"Tetapi, harus dikaji ulang sesuai prosedur dan hukum yg berlaku jangan sampai ada tumpang tindih kebijakan," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi Perda tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap Pemdes sehingga akan terpantau lahan dan hutan di wilayah desanya. Serta ikut mengawal dan diharap bisa mengimplementasikan perda tersebut kepada warga masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Acara tersebut dihadiri oleh Kabid DPSDA kabupaten, Kabid Hukum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Forkopincam, serta Kades se-Kabupaten Brebes bagian selatan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓