Defisit APBN Indonesia 2020 Lebih Baik dari Malaysia hingga AS

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mengalami goncangan yang cukup kuat pada 2020. Tercatat, defisit sampai melebar ke 6,1 persen namun lebih rendah dibanding Malaysia dan Filipina.

"Tahun lalu, dengan defisit sekitar 6 persen lihatlah negara lain. Negara lain memiliki defisit yang jauh lebih dalam, Inggris dan Kanada. Anda bahkan dapat melihat AS, Jepang, Italia, Argentina serta Prancis. Filipina dan Malaysia, defisitnya jauh lebih dalam dari Indonesia," ujarnya, Selasa (6/4/2021).

Suahasil menjelaskan, kegiatan ekonomi memang menurun drastis sepanjang tahun lalu. Penurunan terlihat pada konsumsi, investasi serta aktivitas ekspor impor dari dalam dan ke luar negeri. Satu satunya andalan adalah konsumsi pemerintah.

"Kita sudah melihat bahwa kegiatan ekonomi sedang menurun. Artinya konsumsi menurun, investasi menurun ekspor dan impor menurun. Satu-satunya sumber pertumbuhan yang bisa kami jelaskan adalah dari pengeluaran pemerintah," katanya.

Selama ini, pemerintah selalu berupaya menjaga defisit dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang APBN yaitu 3 persen. Seperti diketahui, pandemi Virus Corona membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian berbagai belanja sementara penerimaan tertekan.

"Pemerintah Indonesia menaikkan defisit APBN kita dengan realisasi 6,1 persen. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kami, Indonesia, belum pernah melakukan itu sebelumnya, karena kami memanfaatkan batas fisik maksimum 3 persen, sangat jelas dalam undang-undang," paparnya.

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani pandemi virus corona Covid-19.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Waspadai Penyebaran Covid-19 Gelombang Ketiga

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, kepada seluruh anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) untuk mewaspadai terjadinya penyebaran Covid-19 gelombang ketiga di Tanah Air. Sebab, sudah ada beberapa negara yang mengalaminya dan terpaksa menutup wilayahnya atau melakukan lockdown.

Dia mencontohkan, seperti negara Prancis, Italia dan Jerman, mereka semua telah melakukan lockdown kembali. Hal ini akan mengakibatkan dampak kepada masyarakat, sosial, dan ekonomi yang begitu besar.

Tak hanya itu, India juga demikian. Sebagai negara yang berhasil memproduksi vaksin dan akan menjadi supplier vaksin dunia, India dalam situasi sekarang mengalami kenaikan jumlah kasus Covid-19 yang meningkat luar biasa. Kondisi itu menyebabkan mereka kemudian membuat keputusan supply vaksin seluruh dunia hanya untuk digunakan di dalam negeri.

"Kenaikan lonjakan ini yang saya sampaikan bahwa Covid-19 sebagai sebuah pandemi penyakit yang mudah menular dan menyebabkan kemudian kebijakan-kebijakan publik sebagai implikasi dari penularan ini memiliki dampak yang luar biasa dari sisi sosial dan juga ekonomi," kata Sri Mulyani yang juga sebagai Ketua IAEI, dalam webinar IAEI, secara virtual, Selasa (6/4).

"Langkah cepat penyebaran virus Covid-19 hanya bisa diputus apabila kita melakukan berbagai langkah-langkah seperti melakukan jaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan," sambungnya.

Bendahara Negara itu pun berharap di dalam webinar ini, seluruh anggota IAEI bisa melihat fenomena, tantangan, serta dampaknya dari sisi kebijakan ekonomi yang memiliki implikasi bagi bangsa Indonesia. Apalagi fenomena Covid-19 tidak terjadi setiap tahun atau setiap 10 tahun, terjadinya 100 tahun sekali.

"Maka IAEI harus juga bisa melihat fenomena ini tantangan ini dan dampaknya dari sisi kebijakan ekonomi. Mari kita tingkatkan mendiskuisikakn melihat data dan mengkajinya dan kemudian kita bisa memahami untuk bisa Indonesia terus menerus memperbaiki kebijkannya," jelasnya.