Sukses

Kementan Upayakan Pulau Semau NTT Tetap Bebas Penyakit Brucellosis

Pemerintah memiliki program pembebasan penyakit Brucellosis di Pulau Semau, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah menyebutkan pemerintah memiliki program pembebasan penyakit Brucellosis di Pulau Semau, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2021.

Ia menjelaskan, pembebasan penyakit Brucellosis ini merupakan sebagai upaya mendukung Pulau Semau tetap terbebas dari Brucellosis. Karena, Pulau Semau hanya berjarak 15 menit dari laut dan berpotensi menjadi sumber bibit sapi Bali yang bebas penyakit Brucellosis di NTT.

"Secara epidemiologis dan historis, lanjut Nasrullah, memang belum pernah dilaporkan adanya kasus Brucellosis di Pulau Semau. Terbukti juga dengan hasil uji terhadap 1.000 ekor sapi pada surveilan pendahuluan dan hasilnya negatif Brucellosis," ujar Nasrullah.

Nasrullah menambahkan, keadaan ini memberikan peluang untuk pembebasan Brucellosis dengan metode detect disease. Untuk itu, pada program tahun 2021 ini akan dilanjutkan dengan memeriksa sekitar 8.100 ekor sapi.

"Tapi tetap dengan sesuai kaidah epidemiologi sebagai syarat konfirmasi bebas Brucellosis," imbuh Nasrullah.

Ia memaparkan, program ini merupakan salah satu kegiatan strategis dari Balai Besar Veteriner Denpasar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021. Program ini diawali dengan sosialisasi pendahuluan hari selasa 30 Maret 2021 yang dilakukan langsung di Pulau Semau bertempat di Kantor Camat Semau.

"Turut hadir Kepala Balai Veteriner Denpasar, Camat, Para Kepala Desa, Kadisnak Kab. Kupang dan stakeholder lainnya," tutur Nasrullah.

Nasrullah menyebut, program ini sejatinya ini telah mendapat dukungan positif dari Bupati Kab. Kupang pada saat melakukan audensi. Serta, mendapat dukungan moril dan semangat dari Juliet Laiscodat, salah satu Anggota komisi IV DPR RI daerah pemilihan (Dapil) NTT.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Populasi Sapi di Indonesia Capai 18 Juta Ekor, Masih Perlu Impor?

Populasi sapi di Tanah Air jumlahnya cukup besar. Bahkan berdasarkan catatan Kementerian pertanian ada sekitar 18 juta sapi tersebar di Indonsia. Namun ternyata sapi tersebut tidak bisa dijadikan sapi potong. Mengapa?

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Syailendra menjelaskan, Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan komoditas sapi. Terbukti, sejauhini jumlah sapi yang ada di Indonesia mencapai angka belasan juta. 

"Kalau lihat angkanya Pak Dirjen PKH (Kementan), 18 juta lebih populasi kita seluruh Indonesia," kata dia dalam diskusi Mahalnya Harga Daging Sapi dan Kerbau, Apa Solusinya?, Senin (29/3/2021).

Meski demikian, dari 18 juta populasi sapi tersebut tidak semuanya bisa dipotong. Karena sebagian ada yang merupakan sapi betina, sehingga tidak bisa dipotong.

"Kalau 18 juta mungkin 9 jutanya masih belum bisa, mungkin 9 juta. Kalau itu betina, mungkin separuhnya kita bisa potong, ya 4,5 juta ekor. Nah perhitungan saya, bahkan 4 juta saja, sapi yang saya lihat di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu setara dengan 700.000 ton kalau bisa siap potong," terang dia.

Dia menambahkan, jika 700.000 ton daging sapi itu bisa diperoleh seluruhnya dari sapi lokal, maka Indonesia tak perlu lagi impor. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan daging nasional ialah sekitar 690.956 ton atau jika digenapkan sebanyak 700.000 ton.

"Kalau 700.000 ton, ya saya mohon nih ke Pak Joni, feedloter-nya diisi dengan sapi lokal sajalah, tidak usah sapi impor, ini bagus-bagus, sapi limosin, sapi brahman, itu bagus-bagus sapinya," tutur Syailendra.

3 dari 3 halaman

Cara Tradisional

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pujo Setio mengungkapkan, peternak Tanah Air sebagian besar beternak dengan cara tradisional/konvensional.

Sehingga, banyak sapi yang sudah siap potong namun tetap disimpan oleh peternak, dan baru akan dipotong ketika dibutuhkan. Misalnya untuk mendanai anak masuk sekolah, pada saat Idul Adha, dan sebagainya.

"Kita punya data di atas kertas, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu semua sapi siap potong. Karena kita tahu persis bahwa basis peternakan rakyat ini tradisional. Jadi dia lebih banyak menyimpan sapi-sapinya pada saatnya dia dijual untuk sesuai kebutuhan," jelas Pujo.

Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Pujo diperlukan solusi jangka panjang, yakni dengan mengajak para peternak rakyat bergabung dengan kemitraan. "Pertama memang harus menuju masyarakat ke arah komersialisasi. Jadi yang selama ini konvensional/tradisional, kita arahkan komersialisasi. Tapi tetap mempertahankan budayanya. Inilah yang kita sebut pola kemitraan atau korporasi di peternak," imbuh dia.

Dengan demikian, maka populasi ekor sapi yang siap potong bisa tercatat, dan bisa diperhitungkan ke dalam stok daging sapi nasional. "Sehingga ada stok siap potong yang kita ketahui setiap tahunnya dari data-data populasi ternak tersebut, sehingga kita bisa konversi ke pasokan daging untuk satu tahun. Ini solusi jangka panjang dengan adanya peralihan paradigma peliharaan ternak di masyarakat dari tradisional/konvensional ke komersial," tutup Pujo.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.