Lawan Dampak Covid-19, Ridwan Kamil: Belanja Hari Ini Adalah Bela Negara

Pemerintah mengakui kehebatan peran bantuan sosial (bansos) dalam melindungi kelompok ekonomi rentan di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan langsung oleh Staf Ahli PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

"Jadi, bapak dan ibu pada saat Covid-19 kemarin bansos menjadi salah satu andalan pemerintah untuk kita menanggulangi pandemi Covid-19," ujarnya dalam acara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Tahun 2021, Senin (1/3).

Vivi mengungkapkan, kontribusi positif dalam memberi perlindungan bagi kelompok ekonomi rentan terekam jelas dalam dua jenis penyaluran bansos. Pertama, di sektor kesehatan bansos telah menjamin adanya pemberian fasilitas untuk mereka yang terpapar Covid-19 ataupun permasalahan kesehatan lainnya.

"Dalam hal ini bansos terkait iuran BPJS Kesehatan, kelompok miskin dan rentan masih mempunyai layanan akses kesehatan manakala terkena virus (Covid-19) dan juga dampak kesehatan lainnya," bebernya.

Kedua, bansos kian mengukuhkan perannya untuk memberikan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang terdampak pandemi. Diantaranya melalui program Kartu Prakerja hingga Kartu Sembako.

"Manakala dia kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatannya, juga tidak bisa bekerja, dan harga membumbung tinggi. Bansos ini menjadi sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengurangi risiko hilangnya pendapatan," pungkasnya. 

Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, Sonny W Manalu, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai salah satu kunci utama agar bantuan sosial (bansos) bisa tepat sasaran. Pemda dinilai merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan daerah.

Menurut Sonny, salah satu penyebab penyaluran bansos tidak berjalan baik karena data yang tidak lengkap mengenai penerima bantuan. Bahkan tak jarang, orang yang tidak seharusnya mendapatkan justru menerima bansos.

"Persoalan data ini kalau tidak dilakukan komprehensif bersama-sama, lintas kementerian, lintas instansi, tapi jalan sendiri-sendiri akan tetap jadi masalah. Oleh sebab itu, penyelesaian paling depan persoalan data ini dari daerah. Karena daerah yang memahami kondisi rakyatnya mulai dari RT, RW, Kelurahan, Walikota hingga sampai ke Kemensos," tutur Sonny dalam sesi dialog virtual "Bansos Sudah Sampai Mana?" pada Rabu (3/2/2021).

Ia menjelaskan, pada prinsipnya Kemensos menginput data nasional untuk kemudian menyalurkan bansos. Oleh sebab itu, ia berharap Pemda bisa membantu dalam persoalan data ini.

"Banyak yang salah kaprah mengira Dinas Sosial itu struktur Kemensos, padahal itu kerangka Pemda. Makanya satu-satunya instrumen yang bisa kami pakai untuk melengkapi data ini adalah Pemerintah Daerah," jelasnya.

Data yang lengkap, kata Sonny, akan membuat program bansos ke depan menjadi lebih baik. Bantuan bisa diberikan tepat sasaran, sehingga masyarakat menjadi sejahtera.