Pengamat: Indonesia Terus Beli, Sampai Lupa Bangun Industri Komponen Dalam Negeri

PGN Group Mulai Pembangunan Pipa Minyak Rokan Sepanjang 367 KM — Proyek pipa minyak mentah berada koridor Minas - Duri – Dumai dan Koridor Balam-Bangko-Dumai, Wilayah Kerja Rokan.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah selama ini terlalu sibuk membuat regulasi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga lupa membangun industri komponen dalam negeri. Hal ini membuat Indonesia ketergantungan impor komponen terutama sektor migas.

"Sebetulnya kesalahan kita yang pertama adalah kita terlalu banyak bicara tentang menggunakan komponen dalam negeri. Tetapi kita terlambat bicara, atau jarang bicara, bagaimana membangun industri yang menyediakan komponen dalam negeri," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean, Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar empuk untuk penjualan komponen impor. Padahal ada banyak proyek yang harus menggunakan komponen yang canggih dan modern yang sebenarnya bisa dibangun di dalam negeri.

"Ini kita menjadi sebuah negara pasar. Kita hanya membeli, membeli, membeli. puluhan tahun kita lupa membangun industri. Bagaimana supaya komponen lokal ini bisa digunakan oleh industri kita termasuk BUMN kita. Kita terlalu sibuk mengurus regulasi TKDN, selalu itu yang dilakukan padahal tidak punya industrinya," katanya.

Untuk itu pola pikir ini, kata Ferdinand, harus diubah agar industri dalam negeri dan BUMN bisa maju dengan mengandalkan penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas tidak kalah saing dengan produk-produk impor. Apalagi ada banyak BUMN hingga kini membangun proyek dengan kebutuhan alat canggih yang cukup besar.

"Mindset ini yang harus diubah jangan sibuk bicara TKDN, tingkatkan penggunaan bahan baku lokal tetapi kita tidak membangun industrinya. Sektor hulu sampai hilir ini tehnologinya tinggi semua tidak ada yang rendah tidak ada yang gampang dilakukan. Sektor energi luar biasa kebutuhan kita terhadap komponen dan perangkat yang akhirnya uangnya terbang keluar tidak kita nikmati," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selama ini industri di Indonesia masih ketergantungan dengan komponen atau produk luar negeri untuk menjalankan usahanya.

2 dari 3 halaman

ketua Hipmi Minta Produsen Besar di Indonesia Ikhlas Tingkatkan TKDN

Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming. (Dok HIPMI)

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming mengatakan, dalam upaya memperkuat perekonomian nasional pasca pandemi dan memaksimalkan peran Hipmi dalam mendorong transformasi perekonomian nasional yang lebih maju, produktif dan berdaya saing, ada beberapa poin rekomendasi Rakernas XVII Hipmi.

"Hipmi akan meningkatkan program pelatihan kewirausahaan dan persiapan perkaderan pemimpin masa depan untuk meningkatkan jumlah serta kapasitas pengusaha nasional dan pemimpin muda. Kita dorong kader terbaik untuk kontribusi kepada bangsa dan negara," ujar Maming, dikutip dari keterangan tertulis, senin (8/3/2021).

Dalam rangkaian acara Rakernas ke XVII yang diinginkan salah satunya oleh Presiden Joko Widodo yaitu mencintai produk Indonesia, nantinya akan digaungkan ke seluruh provinsi dan badan pengurus cabang (BPC) Hipmi. Maming yakin, hal ini bisa jadi melonjak untuk perekonomian Indonesia.

"Melalui Forum Rakernas ini, Hipmi bertekad mendorong semangat mencintai produk dalam negeri. Hipmi akan melakukan kampanye cinta produk dalam negeri di semua tingkatan. Kita akan bersurat secara resmi ke seluruh BPD Hipmi se Indonesia untuk gaungkan pakai produk lokal dan kita akan kampanye secara masif," ucapnya.

Dengan mencintai produk dalam negeri, diharapkan agar produk nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Arahan Presiden Joko Widodo untuk mencintai produk buatan Indonesia harus dimaknai bahwa Presiden memberi peluang para pengusaha lokal agar bisa semakin berinovasi dalam meningkatkan daya saing produk di dalam negeri.

"Pemerintah saat ini sudah banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat mendukung pemakaian produk dalam negeri. Bahkan di kementerian dan BUMN sudah ada yang mulai menerapkan kebijakan ini seperti Kementerian PUPR yang mewajibkan pemakaian produk lokal untuk proyek infrastruktur terutama proyek infrastruktur pemerintah," ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Prioritaskan Produk Dalam Negeri

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu menjelaskan, Hipmi berharap agar langkah ini bisa diterapkan juga oleh para produsen-produsen besar di Indonesia agar lebih mau secara ikhlas untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produksinya dan tidak hanya pemerintah tetapi pihak swasta juga harus memiliki rasa cinta produk buatan dalam negeri.

"Jangan sampai nanti malah langkah pemerintah yang sudah memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam belanja negara ataupun BUMN, tetapi tidak dimanfaatkan para produsen besar tersebut karena tidak mau berupaya meningkatkan TKDN dalam proses produksinya. Nanti multiplier effect seperti yang diharapkan presiden malah tidak terjadi," tuturnya.

Selain itu, Hipmi juga mendorong kolaborasi antara usaha besar dan usaha kecil, antara BUMN dengan swasta, antara pengusaha asing dengan pengusaha lokal. Dengan ini diharapkan pertumbuhan yang tercipta adalah pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang berkeadilan sosial.

"Mendorong inovasi dan penerapan teknologi dalam usaha terutama pada usaha yang dikelola oleh anggota HIPMI. Program ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi bersama pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga pembiayaan," imbuhnya.