Sri Mulyani: Angka Kemiskinan Indonesia Tidak Turun Sejauh yang Diprediksi IMF

Oleh Liputan6.com pada 25 Mar 2021, 10:20 WIB
Diperbarui 25 Mar 2021, 10:56 WIB
Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak
Perbesar
Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa berbagai kebijakan extraordinary yang telah dijalankan pemerintah sepanjang 2020 hingga saat ini mampu menekan dampak dari pandemi Covid-19. Hasilnya, tingkat kemiskinan tidak terlalu melebar seperti yang diramalkan lembaga internasional.

Sri Mulyani mengatakan, sejak pandemi Covid-19 pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya memperlebar defisit di atas 3 persen demi menyelamatkan Indonesia, terutama 40 persen masyarakat terbawah dan pelaku usaha.

"Hasilnya, tingkat kemiskinan Indonesia tidak turun sejauh yang diprediksi IMF, Indonesia mampu menjaganya di angka 10,4 persen, sedangkan prediksi IMF 11,8 persen," kata Sri Mulyani, ditulis Kamis (25/3/2021).

Pemerintah berusaha menjaga kredibilitas dari pelebaran defisit yang dilakukan. Sesuai dengan UU No 2 Tahun 2020, defisit di atas 3 persen hanya akan dilakukan selama 3 tahun, 2020 – 2022.

Di tahun 2021 ini, pemerintah secara bertahap akan mulai melakukan konsolidasi dengan menurunkan defisit ke 5,7 persen dan menyusun APBN 2022 dengan melihat data-data atas implementasi kebijakan fiskal sejak 2020.

Bendahara Negara ini menambahkan, ketiga mesin pertumbuhan, yaitu investasi, konsumsi, dan ekspor sudah dapat bekerja dengan baik. Dengan begitu, APBN tidak lagi bekerja sendiri seperti di 2020. Pemerintah akan terus melihat secara detail belanja yang telah dilakukan dan efisiensi yang dapat diteruskan, terutama pada biaya operasional kantor pemerintahan.

Di samping itu, Indonesia juga memiliki Lembaga Pengelola Investasi (LPI/INA) yang ditujukan untuk menarik investasi agar Indonesia dapat tetap mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan tanpa membebani APBN.

Bekerja berdampingan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah yakin Indonesia akan mampu perlahan mengembalikan defisit di bawah 3 persen setelah 2022. Hal ini juga dapat tercapai apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan terus disiplin akan protokol kesehatan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Klaim Program Bansos Manjur Cegah Orang Miskin Bertambah Banyak

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak
Perbesar
Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah mampu mencegah lonjakan angka kemiskinan.

Pemerintah sejak awal telah memetakan dampak pandemi baik dari kesehatan maupun ekonomi. "Bagaimana bisa men-support yang paling rentan, yaitu populasi yang paling terdampak karena tidak bisa melakukan mobilitas dan itu sangat menekan sektor informal dan UKM di Indonesia," katanya ketika berdialog dengan Sekjen OECD Angel Gurria secara virtual, Kamis (18/3).

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan pemerintah telah merespons kebutuhan 30 persen masyarakat terbawah melalui penyaluran bansos. Pada akhirnya, angka kemiskinan Indonesia berhasil ditahan agar tidak turun lebih dalam seperti yang diperkirakan.

"Hal itu membantu sangat banyak karena tanpa intervensi itu, kemiskinan akan meningkat secara drastis karena Covid. Tapi karena perubahan kebijakan yang cepat, kita bisa mencegah kemiskinan di kisaran level 10,4 persen," ungkapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat angka kemiskinan mengalami kenaikan 0,97 persen dibandingkan September 2019 menjadi 10,19 persen. Realisasi angka kemiskinan ini lebih baik dari prediksi Bank Dunia yang bisa mencapai 11,8 persen.

"Itu suatu pencapaian yang cukup baik, di sisi lain pemulihan ekonomi masih jangka panjang. Oleh karena itu, saat ini perlu fokus bagaimana memastikan proses pemulihan akan berkelanjutan dan di saat yang sama akan bisa mampu mengakselerasi proses pemulihan," pungkas dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓