Mayoritas Fraksi Komisi IV DPR Menolak Rencana Impor Beras 1 Juta Ton

Oleh Liputan6.com pada 24 Mar 2021, 20:00 WIB
Diperbarui 24 Mar 2021, 20:01 WIB
Ratusan Ribu Ton Beras Tak Terpakai di Gudang Bulog
Perbesar
Pekerja saat mengangkut karung berisi beras yang belum terpakai di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Kamis (18/3/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan tahun ini Indonesia tidak akan mengimpor beras. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana impor beras 1 juta ton yang direncanakan pemerintah disayangkan oleh Wakil Ketua Komisi IV dari Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono. Alasannya, rencana impor tersebut berlangsung di tengah persiapan panen raya petani Indonesia. 

Budisatrio mengatakan sebelum diumumkan rencana impor tersebut, Komisi IV DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan cadangan kebutuhan beras sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan stok beras di Bulog mencapai 850 ribu ton.

"Mereka meyakinkan perkiraan produksi ini akan cukup memenuhi kebutuhan kita. Stok Bulog juga 850 ribu ton kalau tidak salah," kata Budi saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Namun, dalam rapat DPR dengan Kementerian Perdagangan menyatakan stok beras yang dimiliki disebut kurang sehingga membutuhkan impor beras hingga 1 juta ton.

"Jadi kita ini harus bertumpu pada datanya siapa. Makanya data ini harus dikaji ulang," ungkapnya.

Rencana impor beras tersebut pun bersamaan dengan persiapan panen padi petani. Terlebih harga gabah kering menurut data BPS susah turun Rp 1.000. Padahal bagi petani turunnya harga gabah kering ratusan rupiah per kilogram pun sudah memberatkan.

"Harga gabah kering di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung turunnya sampai Rp 1.000 per kilo. Turun Rp 100 - Rp 200 saja mereka sudah pusing, apalagi ini sampai Rp 1.000," kata dia.

Seharusnya, bila pemerintah berencana untuk impor beras, sebaiknya menunggu panen raya terlebih dulu. Setelah dilakukan pendataan hasil produksi, barulah membuka keran impor bila stok beras yang ada dinilai tidak mencukupi kebutuhan.

"Makanya saya bilang ke Pak Menteri, bapak harus bela petani, yakinkan presiden sampai Mei ini bisa ada stok," kata dia.

Budi menyebut, mayoritas fraksi di Komisi IV DPR menolak rencana impor beras tersebut. Sebab hal ini tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk mendorong Indonesia kembali swasembada pangan.

"Makanya kita, Komisi IV menolak rencana itu karena ini melukai hati para petani dan kontradiktif dengan rencana yang mau bangun sektor pertanian," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Ombudsman: Ada Potensi Pelanggaran Kebijakan Impor Beras

Ratusan Ribu Ton Beras Tak Terpakai di Gudang Bulog
Perbesar
Pekerja menata susunan karung beras di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Kamis (18/3/2021). Seperti diketahui, saat ini Perum Bulog masih memiliki stok beras impor dari pengadaan tahun 2018 lalu. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya, Ombudsman RI mencium adanya dua potensi penyimpangan atau maladministrasi dalam kebijakan impor beras 1 juta ton yang ditetapkan pemerintah, yakni maladministrasi terkait mekanisme dan manajemen impor beras.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya mencari dua potensi maladministrasi ini agar lebih bisa menelusuri lebih dalam terkait keputusan impor beras yang dikeluarkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Pertama terkait potensi maladministrasi dalam potensi mekanisme impor beras. Kita ingin dalami mekanisme rakortas dalam impor beras. Kita cium itu karena polemik terjadi akibat kebijakan impor beras," kata Yeka dalam sesi teleconference, Rabu (23/3/2021).

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Ombudsman, Yeka mengindikasikan stok beras nasional saat ini tidak bermasalah. Sehingga pihaknya mempertanyakan, apakah ada yang salah dalam keputusan impor beras ini, karena itu harus dilakukan berdasarkan data yang valid.

"Beras bukan cuman komoditi, tapi punya dampak sosial ekonomi yang luas. Suka tidak suka, kebijakan impor beras musti dipahami semua orang. Kalau enggak akan terjadi keributan, dan keributan ini digoreng," ujar Yeka.

Yeka menyatakan, Ombudsman jadi tak paham apa akar masalah dari kebijakan impor beras ini. Oleh karenanya ia ingin melihat, apakah rakortas di Kemenko Perekonomian punya early warning system berbasis scientific evidence terkait keputusan itu.

"Kalau misalnya ada kekhawatiran stok Bulog kurang, kami juga perlu dalami. Apakah stok di Bulog kurang dari 1 juta ton itu masalah? Karena di tahun 2018 di Maret, stok beras kita juga sekitar 600 ribuan ton, jadi tak ada masalah. Masa lalu juga pernah 400 ribu ton dan enggak ada masalah," tuturnya.

Kedua terkait potensi maladministrasi dalam manajemen beras. Yeka menyayangkan Perum Bulog kini hanya bisa menyerap beras dan menumpuknya di gudang, tapi tidak bisa menjualnya melalui outlet seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Bulog enggak bisa jualan lagi. Dulu mereka ada outlet kek Rastra (program beras sejahtera). Bulog sekarang bisa ngerap beras tapi enggak jelas mau dikemanakan," ujar Yeka.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya