Ombudsman: Ada Potensi Pelanggaran Kebijakan Impor Beras

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 24 Mar 2021, 13:50 WIB
Diperbarui 24 Mar 2021, 13:50 WIB
Ratusan Ribu Ton Beras Tak Terpakai di Gudang Bulog
Perbesar
Pekerja saat mengangkut karung berisi beras yang belum terpakai di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Kamis (18/3/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan tahun ini Indonesia tidak akan mengimpor beras. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Ombudsman RI mencium adanya dua potensi penyimpangan atau maladministrasi dalam kebijakan impor beras 1 juta ton yang ditetapkan pemerintah, yakni maladministrasi terkait mekanisme dan manajemen impor beras.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya mencari dua potensi maladministrasi ini agar lebih bisa menelusuri lebih dalam terkait keputusan impor beras yang dikeluarkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Pertama terkait potensi maladministrasi dalam potensi mekanisme impor beras. Kita ingin dalami mekanisme rakortas dalam impor beras. Kita cium itu karena polemik terjadi akibat kebijakan impor beras," kata Yeka dalam sesi teleconference, Rabu (23/3/2021).

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Ombudsman, Yeka mengindikasikan stok beras nasional saat ini tidak bermasalah. Sehingga pihaknya mempertanyakan, apakah ada yang salah dalam keputusan impor beras ini, karena itu harus dilakukan berdasarkan data yang valid.

"Beras bukan cuman komoditi, tapi punya dampak sosial ekonomi yang luas. Suka tidak suka, kebijakan impor beras musti dipahami semua orang. Kalau enggak akan terjadi keributan, dan keributan ini digoreng," ujar Yeka.

Yeka menyatakan, Ombudsman jadi tak paham apa akar masalah dari kebijakan impor beras ini. Oleh karenanya ia ingin melihat, apakah rakortas di Kemenko Perekonomian punya early warning system berbasis scientific evidence terkait keputusan itu.

"Kalau misalnya ada kekhawatiran stok Bulog kurang, kami juga perlu dalami. Apakah stok di Bulog kurang dari 1 juta ton itu masalah? Karena di tahun 2018 di Maret, stok beras kita juga sekitar 600 ribuan ton, jadi tak ada masalah. Masa lalu juga pernah 400 ribu ton dan enggak ada masalah," tuturnya.

Kedua terkait potensi maladministrasi dalam manajemen beras. Yeka menyayangkan Perum Bulog kini hanya bisa menyerap beras dan menumpuknya di gudang, tapi tidak bisa menjualnya melalui outlet seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Bulog enggak bisa jualan lagi. Dulu mereka ada outlet kek Rastra (program beras sejahtera). Bulog sekarang bisa ngerap beras tapi enggak jelas mau dikemanakan," ujar Yeka.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Mendag Lutfi soal Impor 1 Juta Ton Beras: Kalau Salah, Saya Siap Berhenti

Dihadapan DPR, Mendag dan BKPM Bahas Pelaksanaan Investasi di Masa Pandemi
Perbesar
Mendag Muhammad Lutfi hadir pada rapat kerja di ruang rapat Komisi VI DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Rapat kerja ini membahas realisasi anggaran tahun 2020, rencana kegiatan dan anggaran sesuai daftar isian pelaksanaan anggaranTahun 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi siap mundur apabila kebijakan impor beras 1 juta ton di 2021 terbukti salah. Pernyataan itu dilontarkan menanggapi pertanyaan dari Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PDIP I Nyoman Parta.

"Saya mesti mengambil keputusan pada keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti. Tidak ada masalah, saya berhenti tidak ada masalah. Tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh bapak dan ibu," terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (22/3).

Keputusan untuk melakukan impor 1 juta ton beras guna memenuhi cadangan stok beras Bulog. Langkah ini sudah diputuskan sejak Desember 2020 atau  jauh sebelum dirinya menjabat Menteri Perdagangan.

"23 Desember 2020, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet. Jadi, artinya ini di tingkat lebih atas dari ratas menko memutuskan bahwa Bulog untuk 2021 itu mesti mempunyai cadangan atau iron stock (beras)," bebernya.

Salah satunya, kata Lutfi, cadangan Bulog tahun ini diperoleh dari pengadaan 500 ribu ton beras impor. "Jadi waktu saya datang, saya hanya menghitung jumlahnya," tuturnya.

Berdasarkan penghitungannya, stok beras cadangan Bulog saat ini hanya tersedia sebanyak 800 ribu ton. Dimana di dalamnya ada 270.000-300.000 ton dari stok tersebut merupakan beras hasil impor tahun 2018 silam.

Namun, sebanyak 300 ribu beras sisa impor tersebut berpotensi mengalami penurunan mutu. "Artinya, Bulog hari ini bisa cadangannya di bawah 500 ribu ton," ucapnya.

Sementara itu, penyerapan gabah oleh Bulog dirasa masih belum optimal, karena baru setara beras mencapai 85.000 ton mendekati musim panen ini. Padahal, target penyerapan gabah mendekati 500.000 ton per Senin (22/3/2021).

"Jadi, penyerapan tidak jalan dengan baik. Ini menyebabkan stok Bulog pada saat yang paling rendah dalam sejarah," bebernya.

Adapun, rendahnya penyerapan gabah sendiri lebih dikarenakan aturan teknis yang mesti dipatuhi Bulog dalam membeli gabah petani. Menyusul dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2020, gabah harus dengan kadar air maksimal 25 persen dan seharga Rp 4.200 per kilogram.

"Sedangkan, permasalahannya hari ini curah hujan yang tinggi menyebabkan gabah petani tidak bisa dijual ke Bulog karena basah," katanya.

Oleh karena itu, impor dinilai menjadi solusi yang bisa diterapkan saat ini untuk menambal cadangan beras yang defisit saat ini. Kendati, kebijakan ini disadari tidak bisa menyenangkan semua pihak.

"Jadi, ini tanggung jawab saya. Sudah tidak usah melebar diskusinya. Saya janji tidak ada impor ketika panen raya. Selesai," tandasnya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya